Perbankan

Jumat, 30 Desember 2011 07:12 WIB
(Vibiznews-Banking), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) melakukan penambahan modal ke unit usaha syariahnya Rp 100 miliar. Dengan tambahan modal tersebut maka, modal disetor CIMB Niaga Syariah tercatat sebesar Rp 450 miliar per Desember 2011.

"Penambahan modal kepada CIMB Niaga Syariah merupakan komitmen Manajemen CIMB Niaga untuk mendukung pertumbuhan bisnis perbankan syariah khususnya pembiayaan, serta menjaga rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR)," kata Direktur Retail Banking dan Syariah CIMB Niaga Ferdy Sutrisno dalam siaran persnya, Kamis (29/12/2011).

Ferdi menjelaskan, penambahan modal CIMB Niaga Syariah akan mendukung pertumbuhan bisnis perbankan syariahnya. Hal itu karena modal merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan.

"CIMB Niaga Syariah menargetkan untuk menjaga rasio CAR di atas 14%. Dengan demikian, bisnis perbankan syariah CIMB Niaga diharapkan dapat terus tumbuh," jelas Ferdy.

Sementara itu, Head of Syariah Banking CIMB Niaga U Saefudin Noer, menambahkan dalam dua tahun terakhir, penambahan modal telah dilakukan sebanyak tiga kali. Penambahan pertama sebesar Rp 135 miliar dilakukan pada Maret 2010. Sedangkan yang kedua sebesar Rp 100 miliar dilakukan pada Juni 2011.

"Adapun yang terakhir sebesar Rp 100 miliar dilakukan pada 9 Desember 2011 sehingga total modal disetor CIMB Niaga Syariah menjadi Rp 450 miliar. Jadi, dalam dua tahun terakhir, kami bersyukur modal CIMB Niaga Syariah bertambah tiga kali," kata Saefudin.

Saefudin juga menyebutkan, sejumlah indikator bisnis CIMB Niaga Syariah terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data publikasi per September 2011, pembiayaan disalurkan CIMB Niaga Syariah tercatat meningkat 95% dari Rp 1,45 triliun per September 2010 menjadi Rp 2,82 triliun per September 2011.

Dana pihak ketiga (DPK) meningkat 95% dari Rp 1,76 triliun menjadi Rp 3,44 triliun. Meningkatnya kedua indikator bisnis ini mendorong peningkatan aset sebesar 71% dari Rp 2,46 triliun per September 2010 menjadi Rp 4,21 triliun per September 2011. Adapun rasio CAR per September 2011 berada di level 13,32%.

Peningkatan kinerja pembiayaan syariah diikuti membaiknya kualitas aktiva produktif. Rasio pembiayaan bermasalah bersih atau Net Non Performing Financing (Net NPF) per September 2011 yang sebesar 0,5%, masih lebih rendah dibanding net NPF per September 2010 yang sebesar 0,7%. Angka ini masih berada dibawah ketentuan Bank Indonesia yang sebesar 5%.

"Dengan demikian, peningkatan pembiayaan CIMB Niaga Syariah dikelola melalui praktik perbankan syariah yang prudent dan sesuai prinsip syariah," kata Saefudin.

Jumat, 30 Desember 2011 07:10 WIB
(Vibiznews-Banking), Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menunjuk Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengawasan Halim Alamsyah untuk mewakili bank sentral di lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini Halim Alamsyah akan bertindak sebagai ex officio Dewan Komisioner OJK.

"Akan ada ex officio. Ex officio itu siapa yang ngurus pengawasan bank, dia yang jadi ex officio. Untuk sekarang ini iya (Halim Alamsyah), kecuali kita melakukan rotasi," ujarnya saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Namun, Darmin menjelaskan bukan berarti pihaknya akan melakukan rotasi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pengukuhan kembali.

"Tidak mesti ada rotasi. Bisa saja mengukuhkan kembali Pak Muliaman di pengaturan dan riset perbankan. Pak Ronald ke sistem pembayaran. Tapi kan sekarang sistem pembayaran itu dipegang Pak Ardayadhi," ujarnya.

Darmin menegaskan pihaknya akan melakukan Rapat Dewan Gubernur secepatnya untuk mememutuskan Anggota Dewan Komisioner Ex Officio dari bank sentral.

"Akan dengan cepat kita lakukan, jangan khawatir begitu awal tahun kita sudah akan punya," tegasnya.

Sementara untuk pegawai OJK dari BI, Darmin menyatakan semua pegawai BI di bidang pengawasan akan diperbantukan untuk OJK selama 2 tahun. Kemudian setelah itu, baru ditentukan siapa saja yang mau dipindahkan ke lembaga baru tersebut.

"Tentu saja kalau untuk tahap awal itu semua pengawasan itu akan bekerja, kalau tadinya untuk BI, nanti untuk OJK. Di awalnya begitu, bekerja untuk OJK. Dalam periode 2 tahun baru kemudian ada proses mereka memilih," jelasnya.

Begitupun dengan kantor OJK, selama 2 tahun sejak masuknya perbankan dalam OJK pada 31 Desember 2013, kantor OJK akan berada di Kantor BI di daerah. Setelah itu, OJK harus memiliki kantor sendiri.

"Dalam periode 2 tahun itu OJK juga harus mempersiapkan kantor mereka di daerah, awalnya di BI saja. Saya melihat masa 2 tahun itu untuk membeli, mengadakan ruangan itu harus digunakan betul-betul waktu itu oleh OJK," pungkasnya.

Kamis, 29 Desember 2011 11:36 WIB
(Vibiznews-Banking) Mahkamah Agung (MA) melantik Muliaman Hadad dan Ronald Waas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Ronald Waas resmi menggantikan (alm) S Budi Rochadi dan Muliaman Hadad sendiri kembali menduduki kursi Deputi Gubernur untuk kedua kalinya.

Ketua MA Harifin A Tumpa sendiri yang mengambil sumpah dan melantik Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad dan Ronald Waas di Gedung MA, Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang BI sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 bahwa sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua MA dan Keputusan Presiden RI Nomor 75/P tahun 2011 mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan Deputi Gubernur BI.


Nama pejabat yang diberhentikan dan diangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 75/P Tahun 2011 adalah memberhentikan dengan hormat dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Budi Rochadi dan Muliaman D Hadad, dan mengangkat dalam jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Ronald Waas dan Muliaman D Hadad.

Acara ini dihadiri Gubernur BI Darmin Nasution beserta jajaran Deputi BI, dan jajaran MA.

Muliaman Hadad dan Ronald Waas terpilih menjadi Deputi Gubernur BI pada 7 Desember 2011. Keduanya menang dari pesaing mereka dengan mengantongi mayoritas suara anggota di Komisi XI DPR.

Muliaman memperoleh suara sebanyak 38 suara, jauh mengalahkan saingannya Riswinandi, Wakil Direktur Bank Mandiri, yang hanya memperoleh 17 suara. Sedangkan Ronald Waas, yang sekarang menduduki posisi sebagai Direktur Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI, memperoleh 37 suara, mengalahkan koleganya di BI, Perry Warjiyo yang hanya memperoleh 18 suara.

Rabu, 28 Desember 2011 10:42 WIB
(Vibiznews-Banking) Menteri BUMN Dahlan Iskan menantang Bank Mandiri untuk mengatasi kemacetan saat masuk jalan tol. Caranya dengan menggejot kepemilkan e-toll card yang difasilitasi Bank Mandiri.

"Selama ini mau masuk jalan tol saja sudah antri. Meski antri tidak boleh panjang. Komitmennya adalah tidak boleh antri, tapi sudah diciptakan e-pass. Problemnya adalah Bank Mandiri menang tender, sehingga tergantung Bank Mandiri," tuturnya di kantornya, Jakarta, Selasa (27/12/2011).

Namun, menurut Dahlan, kepemilikan e-pass oleh pemilik kendaraan masih sangat rendah. Bank Mandiri dituntut untuk melakukan kampanye besar-besaran demi menggenjot sales yang agresif.

"Ngga bisa untuk orang datang dan menjadi besar. Kita tanya sanggup ga, mulai gunakan alat itu dalam tiga bulan? Bisa lakukan kampanye. Kalau ga bisa ngomong terus terang, karena ada program-prorgam lain (dari Bank Mandiri)," tegas Dahlan.

Jika Bank Mandiri selaku pemenang tender dalam pencetakan e-toll card tidak mampu merealisasikan percepatan kepemilikan, Dahlan ingin agar perbankan lain, khususnya BUMN ikutan.

"Bisa dilakukan dengan bank lain untuk keroyok. Minimal masalah antrian teratasi, meski macet tetap ada. Solusi diselsaikan satu persatu, minimal orang masuk (tol) jangan jengkel," ucap Dahlan.

Bank Mandiri pekan depan, harus melapor kepada Kementerian perihal estimasi jumlah e-toll card yang bisa diakumulasi untuk mengatasi kemacetan di pintu tol.

"Sekarang logika dibalik. Agar pintu tol ga ada antrian panjang, harus berapa ratus ribu orang yang gunakan toll pass? Minggu depan keluar. Selasa depan, mereka akan laporkan rasio, harus berapa?," pungkasnya.

Jumat, 23 Desember 2011 13:59 WIB
(Vibiznews-Banking&Insurance) PT Askes (Persero) mengaku tidak akan mengurangi kualitas pelayanan pasca bergabung dalam Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Minimal, pelayanannya setara dengan fasilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian hal itu diungkapkan Direktur Utama Askes I Gede Subawa, di Kantor Askes Regional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakart, Jumat (23/12/2011).

"Hak peserta saat ini tidak boleh dikurangi. Paling tidak pelayanan yang diberikan, jenis dan cakupan pelayanan sama dengan PNS saat ini. Baik itu untuk rakyat miskin dan peserta lainnya, minimum sama dengan sekarang," katanya.

Mengenai jumlah premi yang akan dibayarkan nanti, menurut Subawa hal ini tergantung pada pola pembiayaan. Dengan adanya BPJS ini Askes akan mendesak pemerintah, terutama Kemenkes, untuk mendesain atau membuat suatu pola pembiayaan yang terstandarisasi yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

"Dengan demikian maka pembiayaan kesehatan kita di Indonesia semakin transparan," imbuhnya.

Menurutnya, BPJS itu berada di pihak peserta serta memperjuangkan hak peserta sehingga tidak dikenakan iuran terlalu banyak. Namun, peserta akan memperoleh manfaat yang memadai dan melebihi harapan mereka.

Jumat, 23 Desember 2011 13:53 WIB
(Vibiznews-Banking&Insurance) BUMN asuransi, PT Askes (persero) menargetkan perolehan laba Rp 1,6 triliun pada tahun 2011. Sementara pendapatan diharapkan mencapai Rp 9,3 triliun, atau melebihi target yang sebesar Rp 8,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa dalam konferensi pers kinerja Askes di Kantor ASKES Regional IV Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (23/12/2011).

Untuk tahun 2012, perseroan menargetkan pendapatannya naik menjadi Rp 10,6 triliun, namun laba tetap Rp 1,6 triliun. "Karena premi naik, tapi tarif juga kita naikkan, jadi sama," jelas Subawa.

Dari sisi kepesertaan, Askes memperkirakan pada tahun 2012 tidak ada tambahan mengingat adanya moratorium penerimaan PNS. Peserta Jamkesmas Askes hingga triwulan III-2011 tercatat sebanyak 76,4 juta jiwa.

Terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Subawa mengaku tidak ada hal spesifik yang berubah. Hanya saja BUMN asuransi harus bekerja lebih giat karena volumenya akan bertambah.

"Mungkin di tahun pertama dan kedua tidak akan sempurna tapi di tahun ketiga saya jamin sempurna. Yang perlu ditambah adalah kapasitas server, jadi sekarang sudah ada 800 titik sambung, ketika jadi 2 kali 800 titik sambung setelah BPJS," urainya.

Ia menjamin setelah adanya BPJS, pelayanan Askes tidak berubah. Askes bahkan ingin meningkatkan indeks kepuasan peserta yang pada tahun 2011 ini sebesar 87,2% dan ditingkatkan lagi setelah ada BPJS menjadi 88%.

"Pelayanan tidak berubah karena hak-hak peserta tidak boleh dikurangi," tegas Subawa.

Jumat, 23 Desember 2011 10:43 WIB
(Vibiznews-Banking&Insurance) PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) mengaku masih mengusahakan pembayaran dana pokok nasabah Diamond Investa yang sepanjang tahun 2011 belum direalisasikan. Direktur Utama Bakrie Life Timoer Sutanto mengatakan upaya tersebut juga dilakukan oleh Bakrie Grup selaku pemegang saham untuk mencari dana.

"Yah memang saya lagi pusing," ungkap Timoer di Jakarta, Jumat (23/12/2011).

Diungkapkan Timoer, Bakrie Life berikut pemegang saham, Komisaris dan seluruh direksi telah mengadakan pertemuan dengan Bapepam-LK. Menurutnya, pihak Bapepam meminta agar ada pembayaran sebelum Januari 2012.

"Namun walau sebagian sepertinya sulit terealisasi walau Grup mengusahakan," jelasnya.

Lebih jauh Timoer mengungkapkan dirinya enggan mengumbar janji kembali dan berharap ada progress setiap minggunya. "Kami juga dipanggi Bapepam-LK juga untuk diminta progressnya," jelasnya.

Sebelumnya, Bakrie Life kembali hanya mengumbar janji-janji palsunya. Dana pokok nasabah Diamond Investa yang direncakan dicicil 25% per tahun tidak juga dibayar padahal sudah dipenghujung tahun 2011.

Bakrie Life baru membayar 2,5 kali dana pokok yaitu Maret 2010, Juni 2010 dan September 2010 (sisa 45% dari total 6,25%). Total sisa cicilan pokok dan bunga Diamond Investa Bakrie Life yang belum dibayar yaitu per September 2010 sampai dengan Januari 2012.

Perwakilan nasabah Diamond Investa mengaku terpukul atas sikap kesewenang-wenangannya Bakrie Life.

Seperti diketahui, Bakrie Life menderita gagal bayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa sebesar Rp 360 miliar. Sesuai SKB, manajemen Bakrie Life menawarkan skema pengembalian dana pokok sebesar 25% di 2010, 25% di 2011, dan sisanya 50% di 2012.

Sebanyak 25% di 2010 dibayar empat kali setiap akhir triwulan, demikian juga di 2011, dan sisanya 50% di Januari 2012 namun nasabah kembali gigit jari karena SKB tidak diindahkan oleh manajemen.

Skema pembayaran Angsuran Pokok dana tersebut yakni Maret 2010 (6,25%), Juni 2010 (6,25%), September 2010 (6,25%), Desember 2010 (6,25%), Maret 2011 (6,25%), Juni 2011 (6,25%), September 2011 (6,25%), Desember 2011 (6.25%), dan terakhir pada Januari 2012 (50%). Namun semua kesepakatan itu meleset dari jadwal, dengan alasan Bakrie Life belum dapat kucuran dana dari induk usahanya Bakrie Grup.