Perbankan

Minggu, 11 September 2011 06:30 WIB

Bank Indonesia (BI) segera mewajibkan hasil perdagangan ekspor dan utang luar negeri masuk dalam sistem keuangan dalam negeri, baik bank perbankan lokal ataupun asing. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang akan terbit di akhir bulan September.

Hal ini diutarakan Kepala Biro Humas BI Difi Johansyah di gedung Thamrin, Jakarta, Jumat (9/9/2011). "Kebijakan ini akan di-lauch akhir bulan. Dengan dasar UU BI pasal 10 dan UU Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar No. 24 Tahun 1999," jelasnya.

Kewajiban ini didasarkan atas adanya potensi kehilangan (loss) dari hasil ekspor yang tidak masuk sistem keuangan dalam negeri. Selain hasil ekspor, kewajiban penyimpanan valas di sistem keuangan dalam negeri berlaku pada utang dari negara lain.

"Utang luar negeri orang Indonesia juga akan kita wajibkan," tuturnya.

Ada beragam manfaat saat hasil ekspor dan utang asal luar negeri masuk perbankan di Indonesia. Diantaranya dapat memperkuat kondisi likuditas valas di dalam negeri, sehingga tidak tergantung Valas yang berasal dari hot money.

"Karena selama ini hot money yang masuk SNI, SUN dan Saham bisa sewaktu-waktu ada reversal, karena itu uang mereka. Kalau ada krisis, langsung ditarik dan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Kalau ini kan uang kita sendiri," ucap Difi.

Saat dana ekspor dan utang luar negeri masuk di sistem keuangan Indonesia, maka kekurangan valas yang bersifat struktural akan dapat dicegah.

"Kita perkuat landasan, dari hasil usaha sendiri. Aturan ini merupakan tindak lanjut MoU antara BI, depkeu, dan depdag," tegasnya.

Dengan kewajiban ini juga akan mencerminkan neraca pembayaran Indonesia yang berbasis barang.

"Transaksi capital account betul merupakan gambaran berapa ekspor. yang di-capture klop, dengan aliran ekspor. Ini juga mencegah praktik-praktik under invoice, sehingga mendukung perpajakan dengan peningkatkan kualitas statistik dan monitoring devisa, ekspor impor dan utang luar negeri," tutur Difi