Perbankan

Kamis, 10 November 2011 08:00 WIB

(Vibiznews-Banking) Belajar dari Eropa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu memperhatikan biaya fiskalnya hingga 50 tahun ke depan.

Pengamat ekonomi dari UGM, Anggito Abimanyu menilai pengelolaan ekonomi negara-negara Uni Eropa tidak kompak. Hal tersebut disebabkan karena berbedanya kondisi politis di negara tersebut.

"Uni Eropa itu kan ada 17 negara, memang perlu diakui UE itu tidak kompak dalam mengurusi fiskal karena kan memang fiskal itu masing-masing negara. Jadwal pemilunya pun berbeda-beda. Markel bilang sudah 2 kali pemilu makanya tindakannya lebih jelas, Sarchozy tidak mau pakai dana APBN," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Yang diperlukan Yunani dalam mengatasi masalah utangnya, lanjut Anggito, adalah melakukan reformasi penghematan anggaran terutama bidang kesehatan dan pensiun. Hal ini sulit dilakukan secara politis mengingat persetujuan anggaran juga dilakukan bersama dewan legsilatif di negara tersebut.

"Yunani perlu melakukan reformasi penghematan anggaran yang dilakukan bersama DPRnya, seperti anggaran kesehatan, pensiun, ini yang secara politis sangat sulit," ujarnya.

Anggito menyatakan penghematan anggaran tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya beban bantuan sosial di negara tersebut yang telah dilakukan sejak 50 tahun lalu. Hal inilah yang perlu dipelajari Indonesia yang baru akan memiliki BPJS.

"BPJS ini test case untuk Indonesia. Apakah BPJS ini memberikan beban fiskal ke depan. Seperti Eropa yang melakukan bantuan sosial pada 50 tahun lalu, dampak fiskalnya sekarang apalagi mereka sangat enggan menarik pajak yang besar," tegasnya.

Menurut Anggito, perencanaan fiskal perlu diperhatikan untuk jangka panjang. Jika tidak, lanjutnya, bisa berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara puluhan tahun mendatang.

"Fiskal itu harus direncanakan untuk jangka panjang dan melihat kesehatan fiskal adalah jangkar dari perekonomian, kalau tidak sehat, perekonomian akan rawan krisis, kesehatan fiskal itu ada ukurannya, di Eropa itu defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen, tapi banyak yang tidak disiplin," jelasnya.

Untuk itu, dalam perencanaan pembentukan BPJS di Indonesia, Anggito menyatakan perlunya pengaturan beban anggaran hingga 50 mendatanga.

"Berapa fiskal cost-nya untuk 30 tahun, 50 tahun, kalau tidak, tidak akan terkontrol, itu yang lebih pentig, beban fiskalnya, bukan saja masalah transformasi," pungkasnya.


Lihat Analisis Vibiz Research