Perbankan

Kamis, 01 Desember 2011 11:51 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank milik Sandiaga Uno, PT Bank Pundi Tbk (BEKS), masih mencatat rugi bersih Rp 74,535 miliar di akhir September 2011. Kerugiannya turun dari periode yang sama tahun lalu Rp 97,31 miliar.

Seperti dikutip dari laporan kinerja keuangan bank yang dulu bernama Bank Eksekutif itu, Kamis (1/12/2011), Bank Pundi mencatat penghasilan bunga bersih perseroan melonjak dari Rp 36,222 miliar di triwulan III-2010 menjadi Rp 116,73 miliar tahun ini.

Sayangnya, beban operasional lainnya perseroan juga naik tinggi menjadi Rp 316,952 miliar di periode sembilan bulan pertama tahun ini, dari sebelumnya hanya Rp 63,796 miliar tahun lalu.

Tingginya beban operasional lainnya diakibatkan lonjakan pos beban tenaga kerja dan tunjangan yang mencapai Rp 217,18 miliar, dibandingkan sebelumnya hanya Rp 21,992 miliar di akhir September 2010.

Sehingga, perseroan mencatat rugi operasional sebesar Rp 91,159 miliar, rugi ini turun dari tahun sebelumnya pada periode yang sama Rp 122,096 miliar.

Hal yang sama terjadi pada rugi per saham dasar perseroan, tercatat menjadi rugi Rp 12,47 per lembar, dibandingkan sebelumnya Rp 37,99 per lembar.

Pada perdagangan hari ini, hingga pukul 11.24 waktu JATS, harga saham BEKS turun 2 poin (-2,60%) ke level Rp 112 per lembar. Sahamnya ditransaksikan 8 kali dengan volume 616 lot senilai Rp 34,562 juta.

Kamis, 01 Desember 2011 11:07 WIB

(Vibiznews-Banking) Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan pembentukan lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan baru yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di tengah ancaman krisis gobal, transisi pembentukan OJK memiliki risiko besar.

"Saya katakan RI dihadapkan pada risiko besar dan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh otoritas keuangannya di mana harus mengamankan masa transisi ke OJK," ungkap Lead Financial Sector Specialist Bank Dunia, PS Srinivas di sela yang mengangkat tema 'Dealing with the Challanges of Macro Financial Linkage in Emerging Market' di Hotel Nikko, Bali, Kamis (1/12/2011).

Dijelaskan Srinivas, keputusan parlemen yang akhirnya memindahkan pengawasan jasa keuangan kepada sebuah lembaga OJK perlu didukung. Memang jika dilihat secara global, beberapa negara mempunyai keragaman sistem pengawasan jasa keuangan.

"Beberapa dari negara ada yang sukses dan ada juga yang gagal. Maka sangat penting ketika RI harus mengambil pelajaran bagaimana membuat struktur keuangan menjadi lebih baik," tutur Srinivas.

Lebih jauh Srinivas melihat pendirian OJK bukan merupakan suatu keputusan yang tepat atau tidak. Pertanyaannya, apakah OJK akan efisien dan berfungsi baik di tengah kondisi ancaman krisis global.

"Namun keputusan tersebut sudah dibuat, OJK akan mempunyai tanggung jawab yang besar di sektor finansial," ungkap Srinivas.

Bank Dunia juga memberikan catatan-catatan yang harus diperhatikan dalam pendirian OJK. Menurut Srinivas, BI harus bisa memantau secara ketat dan memperhatikan sistem keuangan secara khusus ditengah masa transisi OJK.

"BI harus menghadapi tantangan yang sangat penting. Masa transisi harus dijalani dengan baik bersama Kementerian Keuangan. Karena transisi adalah masa yang paling sulit dihadapi," jelasnya.

"Jika anda membuat sebuah perubahan dari kedua institusi menjadi satu akan terdapat perbedaan kultur. Oleh sebab itu tantangan harus diatur dengan baik waktu demi waktu," imbuh Srinivas.

Kamis, 01 Desember 2011 10:49 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) akan memanggil bank-bank, dan meminta mereka menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK). BI akan meminta bank-bank lebih efisien tanpa menggerus perolehan labanya.

Demikian disampaikan oleh Gubernur BI Darmin Nasution di tengah seminar dengan World Bank (Bank Dunia) yang mengangkat tema "Dealing with the Challanges of Macro Financial Linkage in Emerging Market" di Hotel Nikko, Bali, Kamis (1/12/2011).

"Sebelumnya memang bank itu (Bank Mandiri) akan menurunkan SBDK-nya dalam waktu 2 sampai 3 hari ini sebesar 50 bps. Dalam rangka pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2012 memang kita akan berbicarang dengan semua bank kita akan panggil dan nanti akan dianalisis kita harapkan memang SBDK bisa dilakukan penyesuaian," ungkap Darmin.

BI akan melihat alasan perbankan yang belum menurunkan bunga kreditnya, terutama dari sisi asset liability dan struktur efisiensinya.

"Itu kita pelajar dan ingin tunjukkan ke masing-masing bank bahwa harus ada perbaikan. Sebenarnya bukan memaksa tapi kita akan ajak mereka bicara agar efisiensi bisa ditempuh tanpa harus menurunkan profit-nya," jelasnya.

Darmin memberikan apresiasi kepada bank yang sudah berinisiatif menurunkan SBDK-nya. Lebih baik lagi jika nantinya diikuti oleh bank-bank lain.

"Jika ada bank yang berinisatif sendiri sangat baik. Itu akan lebih bagus lagi bank-bank lain juga bisa mengikutinya," pungkasnya.

Per 31 Maret 2011, bank sentral telah memberlakukan kebijakan prime lending rate atau SBDK, perbankan dengan aset Rp 10 triliun ke atas wajib mengumumkan SBDK sehingga bisa dilihat secara bebas oleh masyarakat.

Kamis, 01 Desember 2011 10:40 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) mulai mengkhawatirkan penetrasi shadow banking terhadap stabilitas sistem keuangan RI. Bank sentral mengaku akan membutuhkan koordinasi khusus dengan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi shadow banking ini.

"Memang terus terang shadow banking letaknya ada di pemerintah yakni Kementerian Keuangan, namun ada juga yang tidak ada yang mengawasinya. Oleh karena itu dalam rangka amandemen UU Bank Indonesia kita akan memperjelas hal-hal yang tidak ada regulatornya ini," ungkap Gubernur BI Darmin Nasution.

Darmin menyampaikan hal tersebut di tengah seminar dengan World Bank (Bank Dunia) yang mengangkat tema "Dealing with the Challanges of Macro Financial Linkage in Emerging Market" di Hotel Nikko, Nusa Dua, Bali, Kamis (1/12/2011).

Shadow banking ini merupakan kreditor yang bukan bank. Kreditor ini seperti reksa dana, hedge fund dan sebagainya.

Dijelaskan Darmin, tekanan dan penetrasi shadow banking ternyata dapat mengakibatkan munculnya krisis keuangan. Dimana aturan dan regulasinya diperlukan prinsip kehati-hatian.

"Di G-20 itu kita bersama menkeu itu membicarakan hal itu. Ada satu topik dimana yang memang judulnya shawdow banking. Itu membicarakan mengenaiaturan prudential di mana shadow banking semakin lama semakin dekat dengan perbankan jangan sampai muncul kesempatan arbitrase," tutur Darmin.

Ia menjelaskan arbitrase tersebut dalam rangka bagaimana masyarakat mampu masuk sebuah sistem jasa keuangan yang tidak tahu siapa yang mengaturnya.

"Sederhana saja. Misalkan shadow banking perusahaan pembiayaan. Jangan sampai misalkan nasabahnya mendapat kredit mobil dengan mudah melalui perusahaan pembiayaan tersebut misalnya dengan down payment rendah padahal di bank sudah sangat ketat. Jadi harus seimbang karena bisa berbahaya ke depannya," tegas Darmin.

Menurutnya, bersama pemerintah Darmin mengatakan BI tengah menggodok bagaimana dan siapa yang harus mengatur secara keseluruhan mengenai shadow banking ini.

Selasa, 29 November 2011 11:10 WIB

(Vibiznews-Banking) Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengatakan, perbankan nasional akan mampu menahan dampak krisis keuangan di Eropa dan Amerika Serikat mengingat kinerjanya cukup baik.

"Krisis ekonomi di Eropa tidak akan pengaruhi kinerja perbankan nasional. Dari sisi likuiditas, eksposure (pinjaman) ke bank di Eropa dan AS hanya sekitar Rp100 triliun, tidak terlalu besar dibanding total aset perbankan nasional," kata Muliaman di Jakarta, Senin.

Menurutnya, dari "stress test" yang dilakukan BI, dampak krisis ekonomi di Eropa dan AS sangat kecil pengaruhnya bagi perbankan nasional, apalagi kinerja perbankan dari sisi aset, modal dan kredit berjalan cukup baik.

"Kami sudah lakukan tes, jika krisis akhirnya menyebar ke semua negara Eropa dampak kepada permodalan bank tidak besar," katanya.

Namun, menurutnya, yang patut diwaspadai adalah dampak psikologis dari krisis ini karena bila terus berlanjut bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Daya tahan perbankan kira cukup meyakinkan dari jumlah modal, dari likuiditas, dan dari jumlah kredit, meski kita belum puas dengan pertumbuhan kredit yang belum sebesar modal yang ada," katanya.

Skenario terburuk dampak krisis ke perbankan nasional, lanjut Muliaman, adalah jika ada individu-individu bank yang mengalami masalah internal pada saat kondisi ekonomi global belum membaik seperti sekarang.

"Kami harus pantau satu per satu bank yang sistemik, agar tidak memengaruhi industri," katanya.

Senin, 28 November 2011 11:13 WIB

(Vibiznews-Banking) Para penerbit kartu kredit mulai bersiap menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru terkait Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Para penerbit kartu kredit tidak akan sulit menerapkan aturan bunga maksimum maupun minimal pendapatan, namun terkendala di aturan maksimal 2 kartu kredit.

General Manager Kartu Kredit BNI Dodit Probojakti mengatakan, bagian tersulit yang harus diterapkan adalah terkait pembatasan jumlah kartu kredit yang hanya maksimum dari 2 bank penerbit untuk nasabah dengan income antara Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan.

"Tetapi BNI yakin bahwa Bank Indonesia Akan mengeluarkan SEBI (Surat Edaran BI) yang berisi technical aspect sehingga memudahkan bank penerbit untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internalnya," ungkap Dodit di Jakarta, Senin (28/11/2011).

Meski demikian, BNI terus bersiap untuk menerapkan aturan baru BI tersebut.

"Sebagai salah satu penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia dengan jumlah kartu kredit sampai Oktober 2011 sejumlah 1.950.000, atau tumbuh 29%, BNI akan siap melaksanakan PBI APMK," kata

Menurut Dodit, aturan tentang minimum pendapatan yang dipatok BI Rp 3 juta/bulan, tidak akan berpengaruh banyak karena walaupun dalam PBI APMK tahun 2009 aturan mengenai minimum income tidak ada, BNI tetap mempertahankan kebijakan minimum income dengan jumlah yang hampir sama.

"Sementara itu, rencana aturan tentang suku bunga kartu kredit yang diperkirakan akan berlaku di tahun 2013 yaitu maksimum 3% per bulan, hanya akan berdampak sedikit karena saat ini suku bunga kartu kredit BNI Gold and Blue, sudah berada di bawah 3,00%," tambahnya.

Dodit menambahkan, yang menurut BNI akan sangat sulit dalam pelaksanaan di lapangan adalah jika aturan pembatasan jumlah kartu kredit yang hanya maksimum dari 2 bank penerbit untuk customers dengan income antara Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan, jadi diberlakukan.

Ia memaparkan, sampai bulan Oktober 2011, jumlah kartu kredit BNI mencapai 1,950.000 atau 13.5% dari total kartu kredit nasional yang berjumlah 14,4 juta.

Nilai transaksi BNI sampai Oktober 2011 hampir mencapai Rp 11 triliun, atau mengalami pertumbuhan 41% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri yang hanya 13,5%.

"Nilai transaksi kartu kredit secara nasional sampai Oktober 2011 adalah Rp 152,3 triliun. Total outstanding balance debit kartu kredit nasional sebesar Rp 40,6 triliun atau tumbuh 10,2% (yoy) dan BNI mencatat pertumbuhan baki debit sebesar 34% (yoy). Total baki debit BNI sampai Desember 2011 diperkirakan akan mencapai Rp 4 triliun," papar Dodit.

Seperti diketahui, BI telah merilis aturan khusus yang baru bagi kartu kredit. Berikut poin-poin PBI APMK yang baru saja dirilis :

• Batas Umur : Minimal 21 tahun/minimal 18 tahun bila sudah menikah (Berlaku 1 Januari 2013)

• Batas Gaji Nasabah : Minimal Rp 3 juta (Belaku 1 Januari 2013)

• Batas Bunga : 3% perbulan (Berlaku 1 Januari 2013)

• Plafon pinjaman : 3 kali gaji (berlaku 1 Januari 2013)

• Kartu tambahan : Umur minimal 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah

• Waktu penagihan : Diatur cara penagihan dan jadwal penagihan.

• Penggunaan pin : minimal 6 dijit (berlaku 1 Januari 2015)

• Batas kepemilikan kartu : Gaji di bawah Rp 10 juta maksimal 2 penerbit. Di atas Rp 10 juta tergantung penilaian bank.

Senin, 28 November 2011 10:04 WIB

(Vibiznews-Banking) Pengamat perbankan Roy Arfandy memperkirakan, Bank Indonesia (BI) 2012 akan tetap mempertahankan bunga BI Rate pada angka enam persen, meski Indonesia akan menerima Investment Grade.

Investment Grade akan mendorong pelaku asing menginvestasikan dananya di dalam negeri sehingga mendorong ekonomi nasional tumbuh lebih besar, katanya di Jakarta, Minggu.

Roy Arfandy yang juga Direktur Wholeshale Banking PermataBank mengatakan, prospek pasar Indonesia masih tetap menjanjikan, karena investasi asing pada 2012 akan lebih besar.

"Kami optimis investasi asing di dalam negeri terus meningkat asalkan pemerintah memberikan insentif yang lebih baik kepada pelaku asing sehingga mereka merasa nyaman dalam melakukan usahanya di dalam negeri, " katanya.

Menurut dia, BI Rate pada level enam persen sudah cukup rendah, karena biaya operasional di dalam negeri memang cukup mahal.

Kalau BI Rate diturunkan lagi, maka laba bersih perbankan dari bunga kredit akan tergerus, ujarnya.

Minggu, 27 November 2011 12:00 WIB

(Vibiznews-Banking), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis mampu merealisasikan tujuh cabang yang menyediakan layanan prioritas bagi nasabahnya. Hingga Oktober 2011, BTN telah meresmikan tiga kantor prioritas masing-masing di wilayah Jakarta Kuningan, Surabaya dan Jakarta Kelapa Gading Square.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama BTN Iqbal Latanro dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/11/2011).

"Untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada segmen tertentu, BTN kembali membuka outlet BTN Prioritas di wilayah Jakarta Harmoni. Potensi dana yang sangat besar di wilayah tersebut menjadi pertimbangan Bank BTN untuk membuka BTN Prioritas Kantor Cabang Jakarta Harmoni. Kantor layanan ini merupakan yang keempat setelah sebelumya dibuka di wilayah Jakarta Kuningan, Surabaya dan Kelapa Gading Square," ungkap Iqbal.

Menurut Iqbal, sampai dengan akhir tahun 2011 Bank BTN merencanakan dapat membuka tujuh kantor layanan prioritas. Dengan dibukanya kantor layanan prioritas Jakarta Harmoni, maka target Bank BTN membuka lagi tiga kantor layanan prioritas masing-masing di wilayah Semarang, Makassar dan Melawai Jakarta.

"Selanjutnya pada tahun 2012, Bank BTN menargetkan untuk membuka enam BTN Prioritas masing-masing di wilayah Tangerang, Bekasi, Malang, Bogor, Medan dan Bandung," tambahnya.

Lebih jauh Iqbal menambahkan, pembukaan outlet BTN Prioritas adalah untuk memberikan layanan yang berbeda dengan sentuhan lebih khusus kepada nasabah dengan segmen tertentu, antara lain berupa inovasi produk seperti Bancassurance dan produk investasi lainnya.

Selain itu, Iqbal mengatakan, tidak ada biaya administrasi keanggotaan dalam BTN Prioritas ini, sehingga nasabah Bank BTN yang masuk menjadi anggota BTN Prioritas tidak perlu khawatir saldonya akan berkurang.

"Nasabah dapat memanfaatkan ruang yang di desain khusus untuk bertransaksi, pertemuan dan diskusi bersama klien atau kolega bisnis di Bank BTN Prioritas," tuturnya.

Berdasarkan kinerja perusahaan per 30 September 2011 (un-audited) Bank BTN telah membukukan pertumbuhan Aset dibandingkan posisi yang sama di tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 19,45%.

Pertumbuhan ini juga diikuti oleh Dana Pihak Ketiga sebesar 22,77% dan Kredit Yang Diberikan sebesar 20,24%. BTN telah memiliki jaringan kerja yang cukup luas yang didukung oleh 567 jaringan kantor konvensional, 32 jaringan kantor dengan layanan syariah dan 2.661 kantor layanan yang tersambung secara on line dengan Kantor Pos di seluruh Indonesia.

Jumat, 25 November 2011 11:00 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Bank Indonesia (BI) mengungkapkan sebanyak 62% dari rumah tangga di Indonesia ternyata belum memiliki tabungan. Bank sentral terus berupaya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di sela seminar bertema "Peranan Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Inklusif" di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (25/11/2011).

"Berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan BI, terdapat fakta berdasarkan data terakhir bahwa 62% rumah tangga tidak memliki tabungan sama sekali," ungkap Muliaman.

Dijelaskannya, fakta ini sejalan dengan hasil studi World Bank yang menunjukkan hanya separih penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal.

"Di satu sisi, saving rate (rasio tabungan terhadap GDP) kita masih juga rendah dibandingkan dengan negara lain. Ini penting bagi kita secara makro diperlukan karena bertujuan mensejahterakan masyarakat," jelas Muliaman.

Muliaman memaparkan penjelasannya ketika masih banyak masyarakat yang malas untuk menabung. Dikatakannya, ternyata bukan sepenuhnya salah masyarakat namun justru keadaan demografi Indonesia sendiri.

"Banyak di daerah-daerah terpencil yang memang banyak penduduknya tetapi tidak ada akses bank. Jaraknya terlalu remote. Selain itu terdapat pula kekurangan info dan pengetahuan mengenai jasa perbankan," papar Muliaman.

Oleh sebab itu, Muliaman mengatakan BI bersama perbankan mempunyai 'PR' sendiri dimana mengatasi kendala tersebut.

"Harus ada sebuah cara dan skema untuk meningkatkan keinginan dan kemauan serta niat dari masyarakat dan bank sendiri dengan pelayanan khususnya. Agar sebagian besar masyarakat yang memang belum ada akses ke jasa keuangan dapat dilayani," tutup Muliaman.

Kamis, 24 November 2011 15:11 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), PT Bank Mandiri Tbk meluncurkan portal belanja online www.tokone.com untuk memudahkan pemegang kartu kredit berbelanja. Portal tersebut diharapkan mampu meningkatkan bisnis mandiri kartu kredit hingga 30%.

EVP Coordinator Consumer Finance Bank Mandiri Mansyur S. Nasution mengatakan, perkembangan e-Commerce di Indonesia diperkirakan akan semakin pesat, mengingat biaya koneksi internet yang semakin murah dengan penetrasi yang semakin luas serta didukung penjualan telepon pintar yang tinggi.

Salah satu buktinya adalah sampai akhir 2010, pengguna internet di Indonesia tercatat sebesar 39,6 juta pengguna atau 16,1% dari total populasi penduduk Indonesia.

"Penetrasi internet dan pertumbuhan penjualan smartphone yang tinggi berhasil mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk dalam berbelanja. Untuk itulah kami mengembangkan portal belanja untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan mobilitasnya,” katanya dalam siaran pers, Kamis (24/11/2011).

Portal berbelanja baru ini dibuat dengan konsep cyber mall atau eMall yang dilengkapi dengan fitur cicilan dan point redemption yang terintegrasi dengan payment gateway Bank Mandiri.

Pada tahap awal, tokone.com hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu kredit Bank Mandiri dan akan diperluas dalam pengembangan berikutnya.

Dalam bertransaksi di portal tokone.com, pemegang kartu kredit Bank Mandiri hanya perlu menginput data pemegang kartu dan tujuan pengiriman barang setelah memilih dan menentukan jumlah barang yang akan dibeli.

Jika data selesai diinput, nasabah beralih ke laman payment page untuk menginput data kartu kredit. Setelah itu, pemegang kartu akan menerima 8 digit kode otentifikasi melalui telepon seluler dan harus menginput kode tersebut di layar pop up pada laman payment page.

Kode otentifikasi atau dynamic PIN tersebut merupakan fitur pengamanan untuk transaksi e-commerce bagi kartukredit Bank mandiri yang diperkenalkan pada 15 Juni 2011 lalu dengan menggandeng Visa Worldwide dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia.

"Fitur tersebut untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi secara online," tambah Mansyur.

Ia menambahkan, volume penjualan melalui portal tokone.com ini dapat mencapai Rp 50 miliar pada tahap awal pengembangan. Hingga September 2011, pemegang kartu kredit Bank Mandiri mencapai lebih dari 2 juta pemegang kartu dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 10,47 triliun atau tumbuh 20,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2010.

Kamis, 24 November 2011 14:07 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi pencairan kredit bank ke sektor migas baru mencapai Rp 17 triliun hingga September 2011 ini. Meskipun tumbuh 28%, namun nilai tersebut masih cukup rendah.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis di sela Seminar tentang pembiayaan migas di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

"Saya outstanding-nya nggak tahu tapi pertumbuhannya kalau nggak salah 28 persen sekitar Rp 17 triliun year to date (Januari-September). Yang jelas, dia tidak masuk di dalam lima besar lah kredit favorit perbankanlah," kata Irwan.

Dijelaskannya, yang menjadi favorit perbankan termasuk lima besar yakni biasanya kan perdagangan dan industri serta jasa bukan migas. Tapi, menurut Irwan pertumbuhannya sudah cukup bagus.

"NPL-nya pun (kredit bermasalah) cukup kecil, di bawah satu persen," tuturnya.

Biasanya, sambung Irwan bank menyalurkan kredit migas yang lebih ke arah ekplorasi dan distribusi. Terkait produksi, Irwan mengatakan memang industri migas sudah mempunyai modal yang cukup besar.

Irwan juga mengatakan dari sisi risiko, sebenarnya jauh lebih rendah jika bank menyalurkan kreditnya di migas.

"Pasti memang semuanya ada risiko. Karena itu, sebenarnya dengan teknologi sekarang sebenarnya risiko bisa diturunkan. Karena dengan teknologi canggih. Sekarang kan, ekplorasi itu tingkat kepastiannya lebih baik," kata Irwan.

Maka dari itu, Irwan menambahkan BI terus mendorong bank untuk menyalurkan kreditnya di sektor tersebut.

"Sebenarnya kalau perbankan nggak ada masalah. Sebenarnya migas ini nggak banyak yang main. Kalau di migas, coba lihat jumlah debiturnya emang nggak banyak," tutup Irwan.

Kamis, 24 November 2011 13:59 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Dukungan industri perbankan lokal kepada sektor migas saat ini sangat minim. Ini karena bank sulit mengerti risiko kredit yang cukup rendah di sektor tersebut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad mengatakan, bank kurang mengerti sektor migas karena komunikasi yang tidak lancar antara perbankan dan vendor perminyakan.

"Sebetulnya tak kenal maka tak sayang. Padahal jika semua dikomunikasikan bisa diatasi," kata Muliaman ketika ditemui saat menghadiri seminar Meningkatkan Ekonomi Nasional Di Sektor Migas yang diadakan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Menurutnya, potensi kredit yang dibutuhkan industri migas sebenarnya cukup besar. Oleh karena itu, sambungnya masih banyak kesempatan bagi bank untuk menggali sektor ini.

"Nanti antara kita dan BP Migas akan ada pertemuan lanjutan. Karena potensinya besar ada harapan perbankan nasional. Kredit sektor migas sih memang sudah besar, tapi karena kebutuhan pembiayaan migas juga besar jadi masih kurang," tuturnya.

Lebih jauh Muliaman mengatakan dari sisi regulasi, BI sendiri akan memberikan beberapa kelonggaran bagi bank yang ingin melakukan pembiayaan di sektor migas.

"Peraturan BI biasa saja memudahkan. Intinya saya dorong bank untuk melakukan pembiayaan sebesar-besarnya untuk industri ini," tutup Muliaman.

Kamis, 24 November 2011 11:29 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) meminta bunga kredit yang rendah serta pelayanan cepat dari perbankan lokal. Saat ini perusahaan migas masih senang memakai bank asing.

Demikian disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu BP Migas Hardiono dalam seminar Meningkatkan Ekonomi Nasional Di Sektor Migas yang diadakan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

"Kami mengimbau pasar jelas karena risiko rendah harusnya bunganya lebih rendah," tuturnya.

Hardiono mengatakan, dari sisi standar pelayanan, industri justru lebih baik menyukai perbankan asing. Karena, selain sudah percaya segmen migas ini aman bank asing gencar sekali melakukan pendekatan.

"Banyak bank internasional justru yang memberikan pelayanan baik. Bukan bank lokal," tutupnya.

Produksi Minyak Melempem

Dalam kesempatan tersebut, Hardiono mengatakan produksi migas Indonesia saat ini masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sampai hari ini rata-rata produksi minyak baru 904 ribu barel per hari (bph), sementara target pemerintah adalah 945 ribu bph.

"Angka persisnya dari target yang ditetapkan pemerintah 945.000 barel ekuivalen per hari. Jadi kita masih di bawah target, ini disebabkan karena kesalahan teknis dan non teknis di dalam produksi minyak mentah dan gas," ujar Hardiono.

Hardiono menjelaskan, BP Migas kedepannya akan lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik serta mengurangi ekspor.

"Dari sisi penerimaan kita selalu lebih besar dari target sejak 2005. Tapi dari sisi volume minyak kita belum mencapai target. Namun dalam 4 tahun terakhir volume produksi minyak mulai membaik,"

Lebih lanjut dia mengatakan, BP Migas sekarang ini lebih banyak memproduksi minyak mentah dan gas yang akan melakukan perluasan di Indonesia bagian timur.

"Sementara dahulu lebih banyak di wilayah Indonesia Barat," imbuhnya.

Rabu, 23 November 2011 15:26 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), PT Asuransi Adira Dinamika (ADM) mengalokasikan dana untuk klaim kendaraan bermotor akibat bencana alam banjir pada tahun 2012 sebesar Rp 2 miliar. ADM menargetkan klaim kendaraan bermotor tersebut tidak lebih dari 1.000 unit.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Asuransi Adira Dinamika, Willy S Dharma disela acara seminar nasional di Hotel Le-Meridien, Sudirman, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

"Untuk 2012 kita perkirakan tidak lebih dari 1.000 kendaraan, dengan perkiraan nilai klaim Rp 1-2 miliar," ungkapnya.

Dijelaskan Willy, memang dari tahun ke taun klaim kendaraan bemotor akbiat banjir dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut, sambungnya, bisa dilihat dari kejadian 5 tahun ke belakang yang setidaknya ada 3.000 kendaran yang melakukan klaim dengan nilai Rp 3 miliar.

Hal ini lanjutnya lantaran pembangunan-pembangunan proyek pemerintah dalam menanggulangi banjir dari tahun ke tahun terus dilakukan perbaikan, seperti proyek banjir kanal timur (BKT)

"Saya kira dengan selesainya proyek BKT turut mempengaruhi turunnya klaim kendaraan bermotor pada tahun ini. Berbeda dengan 5 tahun lalu saat klaim banjir masih tinggi," kata dia.

Rabu, 23 November 2011 15:19 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Industri asuransi jiwa diprediksi terus tumbuh, dengan aset diperkirakan bisa menembus Rp 500 triliun dalam 3 tahun ke depan. Untuk tahun 2012, industri asuransi jiwa diprediksi tumbuh 2 digit yakni sekitar 25% hingga 30%.

Demikian disampaikan oleh Departemen Head of Bancassurance Distribution Channel, Asosiasi Asuransi Jiwa, Handojo Gunawan Kusuma di acara Seminar Nasional di Hotel Le-Meridien, Sudirman, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

"Pertumbuhan tersebut didorong oleh pangsa pasar dan meningkatnya segmen kelas menengah hingga kebawah. Populasi masyarakat Indonesia terbesar no 4 di dunia dengan jumlah 238 juta jiwa. Dari jumlah tersebut masih banyak yang belum menggunakan asuransi," paparnya.

Proyeksi yang optimistis ini adalah dengan mempertimbangkan perkembangan industri asuransi dunia yang masih positif. Dominasi pertumbuhan ini ada di negara emerging market termasuk Indonesia.

Dengan pertumbuhan rata-rata dua digit, sampai dengan 2014, total aset industri asuransi jiwa diperkirakan bisa mencapai Rp 500 triliun.

"Sampai saat ini total aset industri jiwa telah mencapai Rp 249 triliun. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, di 2014 kami proyeksikan aset bisa mencapai Rp 500 triliun," ujarnya.

Handojo menambahkan, untuk mengejar perolehan aset tersebut, diperlukan sebuah program khusus bagi pemegang polis.

"Yaitu tax program, di mana kita bisa memberikan insentif pajak kepada pemegang polis apabila mereka membeli produk asuransi jangka panjang," tuturnya.

Menurutnya, melalui cara tersebut produk asuransi bisa mendorong masyarakat untuk menabung jangka panjang. Hal ini sudah pasti akan meningkatkan aset perusahaan asuransi jiwa.

Rabu, 23 November 2011 14:26 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance) Rasio tabungan terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau Saving Rate masih yang terendah di kawasan ASEAN. Bank Indonesia (BI) terus berupaya mengajak dan mendorong masyarakat menerapkan budaya menabung untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Rasio tabungan terhadap GDP kita masih rendah kita perlu dorong terus," ungkap Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Muliaman memaparkan dengan menabung partisipasi masyarakat dalam pendanaan pembangunan nasional akan meningkat. Sehingga nantinya mendorong juga rasio kredit terhadap PDB.

"Saat ini rasio kredit terhadap PDB masih di 25%-30% berbeda dengan Malaysia yang sudah mencapai 100% lebih. Dengan menabung nantinya masyarakat bisa meningkatkan tarafnya sehingga dapat akses kredit yang otomatis membantu perekonomian," tuturnya.

Kedepan, Muliaman mengatakan BI kembali melaksanakan kampanye bersama industri perbankan nasional di 2012. Setelah meluncurkan jargon 'Ayo Ke Bank' dan Program TabunganKu, kini BI meluncurkan tema 'Sambut Hari Depan Terencana, Ayo Menabung' dengan menetapkan hari Rabu pada pekan pertama setiap bulan sebagai hari menabung.

Berikut Data Saving Rate To GDP Beberapa Negara :


* Indonesia : 36,9%

* Malaysia : 105,5%

* Singapura : 280,9%

* Jepang : 146,2%

* USA : 44.8%

* Filipina : 48.6%

* India : 55%

Rabu, 23 November 2011 14:01 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance) Bank Indonesia (BI) kembali melaksanakan kampanye menabung bersama industri perbankan nasional di 2012. Sistem 'jemput bola' akan dipakai, yakni dengan menggunakan mobil-mobil bank ke sekolah dan kantor-kantor untuk gerakan menabung.

Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengatakan, setelah meluncurkan jargon "Ayo Ke Bank" dan Program TabunganKu, kini BI meluncurkan tema "Sambut Hari Depan Terencana, Ayo Menabung". Hari Rabu pada pekan pertama setiap bulan sebagai hari menabung.

"Kampanye bersama perbankan nasional "Sambut Hari Depan Terencana, Ayo Menabung" ini merupakan kesinambungan dari program Gerakan Indonesia Menabung di 2010 lalu," kata Muliaman dalam diskusi bersama media di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (23/11/2011)..

Dijelaskan Muliaman, salah satu poin untuk menggerakan masyarakat agar menabung yakni bekerjasama dengan Kemendiknas dalam program integrasi pendidikan keuangan.

"Dimana memasukkan kurikulum pendidikan keuangan dan perbankan kedalam kurikulum untuk SD dan SMP," tuturnya.

Selain itu, sambung Muliaman, ditetapkan hari menabung nasional khusus untuk pelajar. "Jadi nanti ada hari khusus dimana pelajar bisa menambung di sekolahnya masing-masing dengan bantuan mobil bank yang datang kesekolah," tambahnya.

Deputi Direktur Direktorat Penelitan dan Pengaturan BI Suhaedi mengatakan BI akan menetapkan hari Rabu minggu pertama setiap bulan untuk masyarakat menabung.

"Rabu singkatan dari RAjin MenaBUng. Pada hari itu perbankan akan memberikan pelayanan khusus kepada nasabah yang akan menabung di sekolah atau di kantor-kantor," kata Suhaedi.

Rabu, 23 November 2011 13:40 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance) Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran operasional 2012 yang diajukan Bank Indonesia dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa, dengan catatan realisasi penerimaan bisa melebihi target.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis itu, Gubernur BI Darmin Nasution mengajukan anggaran penerimaan operasional sebesar Rp27,37 triliun dan anggaran pengeluaran operasional Rp5,23 triliun.

Jumlah itu lebih besar dibanding anggaran penerimaan BI 2011 sebesar Rp22,63 triliun dengan perkiraan realisasi sekitar Rp25,4 triliun. Sementara anggaran pengeluaran justru lebih kecil dari 2011 sebesar Rp5,27 triliun dengan perkiraan realisasi Rp4,33 triliun.

Darmin menjelaskan, rincian anggaran pengeluaran diperlukan antara lain untuk gaji dan penghasilan lainnya Rp2,13 triliun, pengembangan dan pemeliharaan SDM Rp1,54 triliun, logistik Rp537 miliar, operasional kegiatan pendukung Rp346 miliar, pajak Rp428 miliar dan biaya tak terduga Rp249 miliar.

Dibanding anggaran 011, anggaran pengeluaran meningkat di pos gaji yang pada 2011 dianggarkan Rp1,99 triliun, sementara pos pemeliharaan SDM turun dibanding 2011 yang sebesar Rp1,79 triliun, sementara logistik meningkat dibanding 2011 yang sebesar Rp519,8 miliar.

Menurut Darmin, anggaran 2012 ditujukan untuk penguatan kapabilitas manajemen internal BI guna menciptakan manajemen organisasi yang lebih efektif dan good governance yang lebih kuat.

"Yang akan menjadi titik berat adalah penyelarasan kembali proses bisnis di BI, integrasi sistem informasi secara bertahap, implementasi performance based budgeting secara bertahap, persiapan implementasi manajemen kelangsungan kegiatan BI dan peningkatan kompetensi dan kecukupan jumlah SDM serta penguatan komunikasi kebijakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Darmin mengatakan bahwa pada 2012 pihaknya akan menghadapi tantangan yang cukup berat untuk mempertahankan berbagai kinerja positif perekonomian nasional.

"Hal ini tidak terlepas dari pengarug kondisi perekonomian di belahan Amerika Serikat dan kawasan Eropa yang dipenuhi ketidakpastian dan dikhawatirkan akan terus berlanjut. Kondisi itu dapat menurunkan kondisi ekonomi global secara keseluruhan," katanya.

Kekhawatiran ini, lanjutnya, sudah terasa pada triwulan III tahun ini yang ditandai oleh melemahnya bursa saham, meningkatnya indikator risiko utang, dan tekanan pembalikan arus modal portofolio oleh investor global dari emerging economies termasuk di Indonesia.

Rabu, 23 November 2011 11:55 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Bank Indonesia (BI) mencatat hingga Oktober 2011 dana masyarakat dalam program TabunganKu telah tembus Rp 2 triliun. Adapun jumlah rekening nasabahnya mencapai 1,96 juta.

"Saldo TabunganKu sudah mencapai Rp 2,008 triliun di mana melibatkan hampir 2 juta rekening, yakni 1,96 juta rekening," kata Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Menurut Muliaman, dirinya optimistis produk TabunganKu bisa menggerakkan perekonomian RI. Bank sentral meramal dalam lima tahun ke depan dana masyarakat di TabunganKu bisa mencapai lebih dari Rp 50 triliun.

"Kita inginnya Rp 50 triliun sehingga akses ke pelayanan jasa keuangan lainnya lebih terbuka," tambahnya.

Menurut Muliaman, satu tahun sejak 2010 diresmikan produk TabunganKu ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat.

"Angka ini bisa ditingkatkan, ini harus dilakukan bersama dan keterlibatan Pemda di daerah jadi penting, jadi ingin kita ingin fokus ke beberapa daerah dan lebih terasa manfaatnya," ungkapnya.

Dijelaskan Muliaman, produk TabunganKu mempunyai banyak manfaat khususnya bagi bank dan masyarakat. Apalagi, sambungnya kepada negara sendiri.

"Pertama bagi bank ini bisa menguntungkan, dan masyarakat akan menabung sehingga keuangannya menjadi bagus, karena belakangan ini konsumerisme masih dominan ketimbang menabung, dan bagi ekonomi itu kita masih memilih saving ratio rendah," katanya.

Gerakan Indonesia Menabung (GIM), yang dicanangkan oleh Presiden RI pada 20 Februari 2010 merupakan lanjutan kegiatan Ayo ke Bank yang diluncurkan awal 2008.


Tujuan GIM adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perbankan kepada masyarakat meningkatkan Saving Rate Indonesia yang masih rendah (44,2%) melalui budaya menabung, partisipasi masyarakat dalam pendanaan pembangunan nasional, serta untuk mendukung pelaksanaan salah satu Financial Inclusion khususnya terkait dengan edukasi masyarakat.

Untuk diketahui, setoran awal pembukaan rekening TabunganKu di bank umum minimum Rp 20.000 sedangkan di BPR atau BPRS minimum Rp 10.000. Produk TabunganKu merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat guna memperoleh layanan yang semakin ringan biayanya di seluruh Indonesia.

Rabu, 23 November 2011 10:35 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) membukukan pertumbuhan laba bersih 37% di triwulan III-2011 menjadi Rp 460,295 miliar, dibandingkan laba tahun sebelumnya pada periode yang sama Rp 336,041 miliar. Kinerja tersebut ditopang pendapatan bunga yang tumbuh 22%.

Pendapatan bunga perseroan tercatat Rp 3,412 triliun, dari periode sembilan bulan pertama tahun lalu yang sebesar Rp 2,798 triliun. Sementara pendapatan operasional non bunga naik 32% ke Rp 435 miliar.

"Selain ditopang oleh solidnya kinerja dari sisi pendapatan, pertumbuhan ini juga ditopang oleh segi efisiensi," kata Direktur Utama Bukopin Glen Glenardi dalam siaran pers, Rabu (23/11/2011).

Kenaikan pendapatan operasional non bunga ini didorong pendapatan imbalan, transaksi treasury dan pendapatan lainnya. Pendapatan operasional mendorong laba sebelum pajak naik 36% ke Rp 621 miliar.

Pada triwulan III-2011 total kredit BBKP sebanyak Rp 35,9 triliun, naik 31,5% dari posisi Rp 27,3 triliun pada September 2010. Perseroan tetap akan fokus pada penyaluran kredit yang menghasilkan yield lebih tinggi seperti kredit mikro dan UKM.

Naiknya kredit perseroan mendorong pertumbuhan Loan to Deposit Ratio (LDR) cukup signifikan dari level 72,8% pada triwulan III-2010 ke 82,6% tahun ini.

Selain kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 18% menjadi Rp 43,5 triliun. Kenaikan DPK tersebut didorong kenaikan tabungan sebesar 29% ke Rp 9,3 triliun dan deposito yang naik 30% yoy ke Rp 27 triliun.

Dari sisi permodalan, rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat dari 12,18% di akhir September 2010 menjadi 13,54% di September tahun ini. Peningkatan ini merupakan dampak dari Penawaran Umum Terbatas yang dilaksanakan pada awal 2012 guna mengantisipasi rencana ekspansi perseroan.

Senin, 21 November 2011 15:09 WIB

(Vibiznews-Banking) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk siap meluncurkan produk terbarunya bernama tabungan wisata. Rencananya tabungan wisata akan mendongkrak Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai Rp 10 miliar untuk satu tahun pertama dari 20 ribu nasabah.

"Tabungan wisata ini target nasabah kurang lebih sekitar 20 ribu dengan dana kelolaan Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar. Produk sudah siap, bisa jalan langsung, otomatis bisa langsung kita tawarkan untuk nasabah-nasabah kita dan asoisasi-asosiasi kita," kata Direktur Retail Bank Muamalat Adrian Gunadi disela acara Penandatanganan MoU Corporate Partnership dengan Garuda di Galeri Garuda Senayan City, Jakarta, Senin (21/11/2011).

Dijelaskan Adrian, untuk melancarkan pengembangan produk tersebut, perseroan menjalin kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Jadi kita sediakan produk tabungan berencana, jadi kapan mereka mau pergi berlibur. Dengan tabungan wisata mereka bisa rencanakan kapan mereka akan berangkat," jelas Adrian.

Produk tersebut, lanjutnya, akan ditawarkan kepada nasabah dengan minimal setoran awal sebesar Rp 500 ribu, dengan setoran per transaksi minimal Rp 100 ribu. Perseroan mematok maksimal lama keberangkatan selama dua tahun setelah pembukaan tabungan.

"Untuk target 20 ribu nasabah sendiri merupakan angka konservatif, jadi masih kecil. Kita mulai di segmen A dan B (menengah ke atas), ini yang kita sasar terlebih dahulu dari nasabah kita yang totalnya sebanyak 3 juta nasabah," pungkasnya.

Bank Muamalat dan Garuda juga bekerjasama dalam bidang corporate sales dan transaksi pembelian tiket. Kerjasama ini diharapkan dapat berkontribusi sebesar 30% terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat, khususnya untuk tabungan haji dan umroh.

"Tahun depan kami menargetkan jumlah tabungan haji-umroh bisa mencapai Rp 1 triliun. Posisi sekarang Rp 700 miliar. Jadi, dari kerjasama ini diharapkan ada tambahan Rp 300 miliar," katanya.

Kerjasama tersebut juga ditargetkan akan menggenjot pendapatan non bunga alias fee based income hingga Rp 5 miliar.

"Fee based income yang didapat diharapkan mencapai Rp 3-5 miliar atau 5% dari total tambahan target fee based tahun depan," jelas Adrian.

Senin, 21 November 2011 07:45 WIB

(Vibiznews-Banking) Krisis di Eropa mulai mambuat para bankir stres, depresi dan insomnia. Bankir-bankir yang tak kuat menghadapi kuatnya tekanan akibat krisis akhirnya memilih untuk mengundurkan diri.

Fenomena bankir-bankir stres setidaknya sudah terlihat di London. Salah satunya adalah yang dialami chief executive Lloyd Banking Group, Antonio Horta-Osario yang mengumumkan pengunduran diri dari posisinya pada akhir tahun karena 'alasan medis'.

Laporan-laporan menunjukkan, direktur kelahiran Portugal yang bergaji 1 juta poundsterling atau sekitar Rp 11 miliar per tahun itu menderita kelelahan setelah 6 bulan memegang jabatan tertinggi di bank yang di-bailout itu.

Pengumuman yang mengejutkan itu muncul berbarengan dengan sektor finansial yang berjuang dengan perkembangan terakhir dari krisis utang kawasan Eropa, meningkatnya kegelisahan investor dan membuat saham bank raksasa itu ambles.

Kasus Horta-Osario itu menurut Dr Michael Sinclair, direktur klinik City Psychology Group, semakin memperkuat trend yang mengkhawatirkan diantara para bankir. Dr Sinclair telah merawat pasien dari kantor-kantor di City and Canary Wharf yang merupakan pusat bisnis kedua di London.

"Jelas sekali ada kenaikan (pasien) menyampaikan kepada kami kondisi yang berkaitan dengan stres, sumber keseluruhan dari penyimpangan kekhawatiran dan depresi," ujar Sinclair seperti dikuti dari AFP, Senin (20/11/2011).

Ia menyalahkan gejolak ekonomi terkini sebagai penyebab meningkatnya kasus sakit yang berhubungan dengan stres, yang dapat menyebabkan berbagai gejala psikis termasuk sakit kepala, sakit punggung, kondisi jantung dan insomnia.

"Sejak resesi, segala sesuatu telah berubah," ujar Cary Cooper, profesor psikologi dan kesehatan dari Lancaster University

Seiring krisis yang semakin dalam, Cooper mengatakan kegelisahaan soal pekerjaan merupakan sumber dari kekhawatiran pekerja. Sebagian dari mereka yang mengingat trauma dengan yang terjadi pada September 2008 ketika pekerja Lehman Brothers di London kehilangan pekerjaannya hanya dalam semalam.

Studi terbatu dari institut riset Centre for Economics and Business Research (CEBR) menambah kekhawatiran para pekerja sektor finansial. CEBR memperkirakan lebih banyak tenaga kerja sektor finansial yang di-PHK pada tahun ini, sehingga jumlah pekerjanya akan turun hingga lebih rendah dari era tahun 1998.

Krisis memang menyebabkan sejumlah bank-bank besar di Inggris melakukan PHK. Yang terbaru adalah bank terbesar Italia, UniCredit mengumumkan rencananya untuk mem-PHK 5.200 karyawannya dalam beberapa tahun ke depan.

Jumat, 18 November 2011 15:35 WIB

(Vibiznews-Banking), Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah total nasabah syariah mencapai 8 juta nasabah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 103,3 triliun hingga Oktober 2011, naik 50% daripada periode yang sama tahun lalu Rp 69 triliun.

Demikian disampaikan oleh Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Siregar di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (18/11/2011).

"DPK tumbuh cukup baik, untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah itu mencapai Rp 101,6 triliun ditambah DPK BPRS yang mencapai Rp 1,7 triliun," tutur Mulya.

Menurutnya, pertumbuhan DPK ini mencapai 50% dari Oktober 2010 lalu. "Ya sekarang sih jumlah nasabahnya baru 8 juta-an tapi kita yakin akan terus meningkat," kata Mulya.

Dari sisi aset, industri perbankan syariah telah mengumpulkan Rp 129 triliun. Jadi, sambungnya sudah mencapai target konservatif di Rp 130 triliun yang ditargetkan di awal tahun 2011.

Dijelaskan Mulya, masih minimnya jumlah nasabah perbankan syariah dikarenakan beberapa faktor seperti kurang beraninya bank syariah untuk promosi dan keterbatasan inovasi produk.

"Disamping itu perkembangan bank konvensional juga terus melesat sehingga bank-bank syariah susah bersaing," imbuhnya.

Namun, Mulya percaya 'mimpi' akan terwujud di tahun 2023. Hal ini seiring dengan riset yang diberitakan dimana industri keuangan syariah dunia pada tahun tersebut akan mencapai US$ 8,6 miliar dan Indonesia berkontribusi mencapai US$ 1,60 miliar.

"Dalam riset tersebut posisi Indonesia dalam penguasaan aset menurut Pertemuan Tingkat Tinggi Intelijen Keuangan Syariah adalah berada di posisi pertama dengan jumlah aset US$ 1,59 miliar. Lalu di urutan kedua dan ketiga ada Pakistan dan India masing-masing senilai US$ 1,38 miliar. Ini bukan hal yang tidak mungkin," paparnya.

Adapun dalam riset posisi keempat diduduki Bangladesh dengan kontribusi US$ 1,15 miliar dan kelima ada Iran dengan US$ 624 juta dolar.

Diikuti oleh Turki US$ 581 juta dolar, ketujuh, UK US$ 190 juta dolar serta kedelapan, Yaman US$ 187 juta dolar, kesembilan, Syria US$ 163 juta dolar.

"Barulah di posisi sepuluh ada Malaysia dengan nilai aset US$ 133 juta dolar dan kesebelas Uni Emirat Arab sebesar US$ 94 juta dolar," tutup Mulya.

Jumat, 18 November 2011 13:40 WIB

(Vibiznews-Banking) Total kredit UMKM di Kawasan Timur Indonesia pada triwulan III 2011 mencapai Rp98,17 triliun atau tumbuh 32,13 persen.

"Pertumbuhan kredit UMKM ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional yang hanya sekitar 23 persen," kata Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk Iqbal Latanro pada seminar nasional tentang "Inklusi Finansial" di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, terkait dengan penyaluran kredit UMKM itu, untuk LDR pada periode yang sama tercatat 103,47 persen dengan pertumbuhan 2,39 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya aliran sumber dana dari daerah lain yang masuk ke KTI. Fenomena ini pula memberikan sinyal jika inklusi keuangan yang didefisikan sebagai kemudahan akses terhadap jasa keuangan, sudah berjalan.

"Terkait dengan inklusi keuangan yang menjadi program nasional, perbankan menyediakan kredit UMKM melalui tiga jenis kegiatan yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)," katanya.

Selain itu, lanjut dia, perbankan harus meningkatkan budaya menabung masyarakat. Salah satu upaya tersebut dengan gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya menabung.

"Untuk menyosialisasikan hal itu termasuk produk-produk khusus Bank BTN, kami bekerja sama dengan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dikoordinir isteri gubernur, bupati, camat hingga tingkat terbawah," katanya.

Khusus di DI Jogjakarta dan Jawa Tengah, lanjut dia, dengan target lima tahun sosialisasi diharapkan dapat tercapai rata-rata satu juta rekening per tahun.

Jumat, 18 November 2011 10:20 WIB

(Vibiznews-Banking) PT BNI Syariah akan merekrut banyak karyawan pada tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan perkembangan perusahaan.

"Setelah `spin off` pada 19 Juni 2010, kami merekrut sekitar 600 karyawan baru hingga 2011 ini. Tahun depan kami perkirakan akan dua kali lipatnya," kata Direktur Utama BNI Syariah, Rizqullah di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, pada tahun 2005, jumlah karyawan bank yang benar-benar memiliki keahlian bidang syariah hanya ribuan saja. Saat ini sudah mencapai puluhan ribu orang.

Menurut dia, keterbatasan SDM bidang syariah bukan hanya merupakan tanggung jawab industri perbankan syariah tetapi juga merupakan tanggung jawab pihak terkait lainnya.

"Enam hingga 10 tahun yang lalu tidak ada perguruan tinggi yang membuka program ekonomi syariah, namun saat ini sudah ada perguruan tinggi yang membuka program itu bahkan program paska sarjana," katanya.

Rizqullah mengakui hingga saat ini ada kekhawatiran sulitnya mendapatkan SDM bidang ekonomi syariah. Namun ia mengharapkan perguruan tinggi tetap mengembangkan program studi itu dan meningkatkan kualitasnya.

Ia menyebutkan, penyediaan SDM yang memahami ekonomi atau perbankan syariah merupakan salah satu masalah yang dihadapi perbankan syariah.

Dua masalah lainnya adalah masih rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dan pengembangan produk perbankan syariah.

Menurut Rizqullah, upaya meningkatkan "market share" perbankan syariah di Indonesia sebenarnya terus dilakukan. Namun perkembangan perbankan secara nasional juga terus tumbuh.

"Faktor pembaginya terus meningkat sehingga seakan-akan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah rendah," katanya.

Ia menyebutkan, total aset perbankan syariah saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun atau sekitar 3,6 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai sekitar Rp3.000 triliun.

BNI Syariah merupakan anak perusahaan PT BNI dengan komposisi kepemilikan saham 99,99 persen dimiliki oleh BNI dan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life.

BNI Syariah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu serta 15 divisi pada Kantor Pusat. BNI Syariah memiliki karyawan sebanyak 749 orang per Juni 2010, dan pada November 2010 sebanyak 880 orang karyawan.

Kamis, 17 November 2011 13:52 WIB

(Vibiznews-Banking) Wakil Direktur Utama Bank Mandiri yang ditunjuk menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Riswinandi berjanji akan memperjuangkan asas resiprokal (kesetaraan) jika dirinya terpilih. Satu-satunya calon dari kalangan eksternal BI ini bangga berkesempatan menjadi salah satu calon pejabat tinggi BI.

"Kesempatan sebagai calon merupakan suatu kesempatan yang baik. Lebih-Lebih saya ini dari industri," kata Riswinandi ketika ditemui di sela acara Diskusi Transformasi BUMN Jasa di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

"Tentunya semangat-semangat yang dirasakan di industri seperti bagaimana kita menghendaki resiprokal dan keberpihakan pada riil sektor lewat penurunan tingkat bunga akan jadi perhatian utama," imbuh Riswinandi.

Sebelumnya, memang asas resiprokal sering sekali dilontarkan Bank Mandiri yang selama ini masih terkendala terkait rencana pembukaan cabangnya di luar negeri. Menurut Riswinandi, resiprokal harus segera dijalankan agar bank asal Indonesia bisa diperlakukan sama seperti bank asing di Indonesia.

"Resiprokalitas menjadi hal yang perlu menjadi perhatian semua dan jangan sampai terlambat untuk segera diimplementasikan," jelasnya.

Riswinandi merupakan satu dari empat calon Deputi Gubernur BI selain Muliaman D. Hadad, Perry Warjiyo, dan Ronald Waas yang diajukan oleh Presiden SBY kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Riswinandi akan bersaing dengan Muliaman Hadad.

DPR melalui Komisi XI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 5, 6, dan 7 Desember 2011.

Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 17 November 2011 13:37 WIB

(Vibiznews-Banking) , PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) berencana mengakuisisi perusahaan sekuritas di 2012. Dengan menyiapkan dana hingga Rp 2,5 triliun, BRI melihat perusahaan sekuritas memiliki potensi bisnis yang sangat bagus ke depan.

"Untuk akuisisi lembaga keuangan, sekuritas menarik, bagus lebih tekankan bobotnya ke sekuritas. Bank juga bagus sih," ungkap Direktur Utama BRI Sofyan Basir ketika ditemui di acara Diskusi Transformasi BUMN Jasa di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

Menurut Sofyan, dalam proses akuisisi tersebut bank yang tersebar di pedesaan ini menyiapkan dana sampai Rp 2,5 triliun. Kebutuhan pendanaan untuk akuisisi sendiri tidak menjadi masalah bagi BRI, karena bank plat merah tersebut masih memegang predikat BUMN dengan laba terbesar.

"Pendanaan tidak masalah, laba kita kan besar. Kita siapkan Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun," jelas Sofyan.

Lebih jauh Sofyan mengatakan, mengenai waktunya kapan akan akuisisi BRI akan memasukkan rencana ini ke BI. Entah bank atau sekuritas ataupun keduanya sekalipun, Sofyan mengatakan akan dimasukkan ke Rencana Bisnis Bank (RBB) di 2012.

"Tahun depan itu akuisisi bank terus ada, sedang dimasukkan ke RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Untuk sekuritas mungkin bisa juga dimasukkan RBB tahun depan," terangnya.


Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 17 November 2011 13:25 WIB

(Vibiznews-Banking) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berjanji akan menurunkan suku bunga kreditnya mengikuti besaran penurunan BI Rate. Dalam 3 bulan kedepan suku bunga kredit BTN bakal kurang dari 10,5-11,5%.

Demikian disampaikan Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah ketika ditemui di sela acara Diskusi Transformasi BUMN Jasa di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

"Kita akan menyesuaikan penurunan suku bunga kredit mengikuti BI Rate. Rule-nya kan 3 bulan ya paling cepat jadi 3 bulan dari sekarang bunga kredit akan turun. Pasti," ungkap Evi.

Ia menjelaskan saat ini suku bunga kredit BTN bervariasi. Ada yang single digit yang termasuk program pemerintah ada juga yang double digit karena pertimbangan premi risiko.

"Nah, sekarang rata-rata bunga kredit BTN itu di 10,5-11,5% nanti akan turun ya paling tidak mengikuti penurunan BI Rate yang sudah sebanyak 750 bps atau 0,75% ke 6,5%," papar Evi.

Sama halnya seperti bunga kredit untuk suku bunga deposito Evi mengatakan akan dilakukan penyesuaian suku bunga dengan menurunkan bunga deposito tetap sesuai penjaminan LPS.

"Namun sebelumnya kita umumkan dahulu bahwa bunga deposito akan turun mengikuti penjaminan LPS," jelasnya.

Pada bagian lain, Evi mengatakan hingga akhir tahun 2012 pertumbuhan kredit BTN akan sesuai target rencana bisnis bank (RBB) yakni tembus 25%.

"Ini dikontribusi dari tingginya permintaan rumah murah menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai bagian dari program pemerintah," paparnya.


Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 17 November 2011 11:05 WIB

(Vibiznews-Banking and Insurance), Jakarta, Mulai 1 Desember 2011 PT Jamsostek (Persero) memberikan pelayanan baru kepada anggotanya. Yaitu tanggungan layanan cuci darah, operasi jantung, pengobatan kanker, serta pengobatan HIV/AIDS.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Kepesertaan Jamsostek Ahmad Anshori, Kamis (17/11/2011).

"Layanan ini tidak tercantum dalam peraturan pemerintah. Layanan tersebut diberikan untuk peserta Jamsostek yang ikut program pemerliharaan kesehatan yang saat ini jumlahnya mencapai 5,1 juta," tutur Ahmad.

Jadi, layanan ini merupakan manfaat tambahan yang ingin diberikan perusahaan asuransi plat merah tersebut kepada pesertanya. "Jadi ini semua ditanggung Jamsostek untuk penyakit-penyakit yang memang tidak ditangung pemerintah," tukasnya.

Peningkatan manfaat Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) tersebut didasarkan pada Keputusan Direksi No.Kep/310/102011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemberian Manfaat Tambahan bagi Peserta Program Jamsostek.

Adapun besarnya bantuan untuk cuci darah diberikan maksimal Rp 600 ribu per kasus kunjungan dengan jumlah kunjungan maksimal tiga kali per minggu.

Bantuan untuk operasi jantung diberikan senilai Rp 80 juta per tahun kalender, sedangkan untuk pengobatan kanker adalah Rp 25 juta per tahun kalender.

Bantuan untuk pengobatan HIV/AIDS diberikan senilai Rp 10 juta per tahun kalender.

Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 17 November 2011 07:30 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank asal Prancis BNP Paribas berencana untuk mengurangi alias memecat sekitar 1.400 pegawainya di bagian korporat dan investment banking.

Pengumuman ini dibuat oleh manajemen BNP Paribas saat pertemuan dengan dewan pekerja dan konfederasi buruh.

Kebijakan BNP Paribas untuk melakukan PHK pegawai ini dinilai sebagai langkah untuk meyakinkan pasar dan lembaga pemeringkat, namun para pegawai hanya menjadi korban.

Sebelumnya pihak BNP Paribas telah mengatakan bakal memangkas jumlah pegawainya setelah krisis utang di Yunani membuat kinerjanya di kuartal III-2011 jeblok. Pendapatan usaha BNP Paribas pada kuartal III-2011 turun 71,6% menjadi 541 juta euro dari periode yang sama tahun sebelumnya 746 juta euro.

Seperti dikutip dari AFP, Rabu (16/11/2011), BNP Paribas sudah 'menyingkirkan' 60% kredit yang diberikannya ke pihak Yunani, guna mengurangi tekanan terhadap kinerjanya. Selain itu pemangkasan karyawan juga menjadi strategi perusahaan mengurangi dampak krisis utang di Eropa.

Selain itu, bank besar di Prancis lain yaitu Societe Generale juga berencana untuk mengurangi ratusan karyawannya.

Lihat Analisis Vibiz Research

Rabu, 16 November 2011 08:00 WIB

(Vibiznews-Banking) Krisis terus memaksa bank-bank di Eropa melakukan efisiensi. Di tengah ancaman krisis utang, bank terbesar Italia, UniCredit mengumumkan rencananya untuk mem-PHK 5.200 karyawannya dalam beberapa tahun ke depan.

UniCredit juga akan meningkatkan modalnya US$ 10,3 miliar. Keputusan itu diumumkan bersamaan dengan pengumuman angka kerugian sebesar 10,6 miliar euro pada kuartal III-2011, termasuk write-down 10,2 miliar euro.

Bank itu menyatakan, jika hasilnya disesuaikan hingga mengecualikan 1 waktu item, maka kerugian kuartal 3 akan mencapai 474 juta euro. UniCredit mencatat pendapatan 334 juta euro selama kuartal III-2011.

Menghadapi krisis utang di Eropa, UniCredit secara signifikan mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan modalnya. Dalam bagian dari rencana perombakan strategis, UniCredit mengatakan telah memutuskan untuk menyederhanakan dan mengurangi aktivitas di pasar yang sudah jenuh dan fokue kembali di Eropa Tengah dan bagian Timur.

UniCredit mengatakan akan mengeliminasi 5.200 karyawan, atau sekitar 12% dari seluruh karyawannya pada hingga tahun 2015. Langkah itu akan membuat biaya perorangan berkurang 8% pada tahun depan. Bank terbesar itu juga membatalkan pemberian dividen untuk tahun fiskal 2011.

"Review didasarkan pada skenario makro ekonomi baru dan kerangka yang berhubungan dengan peraturan dipicu penghapusan aktiva dalam neraca, termasuk pada akuisisi di Ukraina dan Kazakhstan dimana seluruh aktiva dalam neraca seluruhnya sudah dihapus ," ujar UniCredit dalam pernyataannya seperti dikutip dari New York Times, Rabu (16/11/2011),

Dari total hapus buku 10,2 miliar, sekitar 9,8 miliar euro tidak memiliki dampak pada cash. UniCredit juga tercatat menghapuskan pembukan surat utang Yunani sebesar 135 juta euro.

Mengingat banyaknya institusi finansial yang memiliki surat utang, Otoritas Perbankan Eropa dan Uni Eropa pada bulan lalu telah meminta bank-bank menaikkan rasio modal tier 1 menjadi 9% pada akhir Juni. Panduan baru itu membuat UniCredit kekurangan modal hingga 7,4 miliar euro.

"Neraca keuangan kami sekarang lebih sejalan dengan valuasi terkini. Ini lebih solid dan tidak menimbulkan kejutan di masa depan." ujar chief executive UniCredit Federico Ghizzoni.

Bank yang berbasis di Milan itu ingin meningkatkan modal dengan menawarkan saham tambahan hingga 7,5 miliar euro. Dengan tambahan modal baru ini, maka rasio modal tier 1 di bawah kesepakatan Basel III akan lebih dari 9%, naik dibandingkan 8,74% pada akhir Desember.

Saham UniCredit tercatat sudah turun sekitar 48% pada tahun ini, dan turun lagi 6% pada perdagangan Senin.

Lihat Analisis Vibiz Research

Senin, 14 November 2011 20:15 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) menargetkan penyatuan uang elektronik (e-money) dilakukan pada 2013 mendatang menyusul standarisasi operasional itu yang diperkirakan selesai pertengahan 2012.

"Pada awal 2012 kami bertiga, dengan Kemenhub dan Kemenkominfo, serta industri akan menyusun standar e-money, dan diharapkan pada pertengahan 2013 penerbit akan melakukan migrasi sehingga masyarakat bisa pakai satu e-money saja," Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ardhayadi Mitroatmodjo, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pihaknya akan segera mengomunikasikan rencana kebijakan ini pada bank-bank penerbit e-money tentang pentingnya menyatukan operasional e-money, yang akan sangat menguntungkan perbankan penerbit kartu.

"Kita akan komunikasikan bahwa bank akan mendapat nilai tambah seperti pada kasus penyatuan ATM Bersama dan Jaringan, karena transaksi akan bertambah dengan penyatuan ini," katanya.

BI, Kemenhub dan Kemenkominfo pada Senin ini menyepakati kerja sama dalam penyusunan kebijakan dan standar interkoneksi dan interoperabilitas uang elektronik di sektor transportasi.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani Gubernur BI, Darmin Nasution, Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, dan Direktur Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), M. Budi Setiawan, di Kantor BI.

Dalam kesempatan itu, Budi Setiawan mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kesepakatan itu dengan menyusun standar teknis penyatuan uang elektronik, termasuk kemungkinannya menyatukan dengan kartu pulsa telepon.

"Kita juga akan mengkaji standar teknis yang akan dipakai, termasuk penggunaan frekuensi jika menggunakan alat penerima berfrekuensi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, M. Ihsan Tatang, mengatakan bahwa operasional uang elektronik untuk pembelian tiket transportasi antarmoda akan dicoba pada 2012, dan akan mulai berlaku pada 2013.

"Untuk tindak lanjut kerja sama ini, sepertinya perlu payung legalitas, agar bank bisa menerapkannya secara lancar," katanya.


Lihat Analisis Vibiz Research

Senin, 14 November 2011 08:32 WIB

(Vibiznews-Banking), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah mengucurkan fasilitas kredit pembangunan jalan tol sebesar Rp 11,02 triliun hingga Oktober 2011.

Diantaranya BNI telah menyalurkan kredit kepada PT Trans Marga Jateng untuk mendukung pembangunan jalan tol ruas Semarang – Solo Tahap 1, terdiri dari Seksi 1 (Semarang - Ungaran) dan Seksi 2 (Ungaran – Bawen), sebesar Rp 668,8 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (13/11/2011).

"Jalan tol merupakan infrastruktur strategis yang memiliki efek multiplier dalam pembangunan ekonomi. BNI juga telah menetapkan sektor konstruksi dan tranportasi sebagai salah satu dari 8 sektor unggulan dalam fokus bisnisnya. Delapan sektor yang menjadi fokus bisnis BNI tersebut adalah agribisnis, komunikasi, kelistrikan, perdagangan besar dan eceran, minyak, gas dan pertambangan, konstruksi/transportasi, makanan – minuman, serta bahan kimia termasuk barang dari karet," papar Gatot.

Khusus untuk jalan tol ruas Semarang – Solo yang baru saja diresmikan, BNI bertindak sebagai coordinating arranger (agen fasilitas dan agen jaminan) sindikasi perbankan dalam memberikan fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan jalan tol ini.

Sebagai coordinating arranger sindikasi, BNI memberikan komitmen pemberian fasilitas kredit sebesar Rp 1,61 triliun. Sedangkan fasilitas kredit dari anggota sindikasi adalah dari Bank Mandiri Rp 1,84 triliun, BRI Rp 1,15 triliun, dan Bank Jateng Rp 100 miliar.

"Fasilitas kredit jalan tol ini merupakan salah satu komitmen BNI dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air," tutur Gatot.

Jalan tol ruas Smearang – Solo yang sepanjang 75,7 km ini memiliki nilai proyek sebesar Rp 6,83 triliun dengan sumber pembiayaan dari perbankan sebesar Rp 4,697 triliun dan sisanya dari self financing.

Pembangunan jalan tol ruas Semarang – Solo akan dibagi dalam 2 tahap dan 5 seksi. Tahap 1 terdiri dari Seksi 1 (Semarang – Ungaran sepanjang 14,1 km) dan Seksi 2 (Ungaran – Bawen sepanjang 8,11 km).

Tahap 2 terdiri dari Seksi 3 (Bawen – Salatiga sepanjang 20,91 km), Seksi 4 (Salatiga – Boyolali sepanjang 24,14 km), dan Seksi 5 (Boyolali – Solo sepanjang 8,41 km). PT Trans Marga Jateng merupakan perusahaan pemegang konsesi jalan tol ruas Semarang – Solo, sebagai perusahaan patungan antara PT Jasa Marga (60% saham) dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, sebuah BUMD Pemda Jateng (40% saham).

Tahun ini, beberapa ruas jalan tol yang dibiayai oleh BNI juga telah diresmikan beroperasinya. Antara lain, jalan tol ruas Kanci – Pejagan (35 km) dengan pemilik konsesi PT Semesta Marga Raya dan BNI juga bertindak sebagai sindication lead. Kemudian jalan tol Surabaya – Mojokerto Seksi 1A (Waru – Sepanjang), dengan pemilik konsesi PT Marga Nujyasumo Agung dan BNI juga bertindak sebagai sindication lead.

Lihat Analisis Vibiz Research

Senin, 14 November 2011 08:30 WIB

(Vibiznews-Banking), Bank Indonesia (BI) tengah melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Hingga Triwulan III-2011 telah diterima dan dilakukan investigasi kasus-kasus yang diduga mengandung Tipibank sebanyak 23 kasus yang terjadi pada 15 kantor bank.

Demikian diungkapkan Gubernur BI Darmin Nasution dalam Laporan Triwulanan yang disampaikan kepada DPR di Jakarta, Minggu (13/11/2011).

"Dalam rangka mewujudkan law enforcement di bidang perbankan, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut penanganan terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Pada triwulan III 2011, telah diterima dan dilakukan investigasi kasus-kasus yang diduga mengandung Tipibank sebanyak 23 kasus yang terjadi pada 15 kantor bank," papar Darmin.

Terhadap kasus-kasus yang telah memenuhi bukti permulaan yang cukup Tipibank, sesuai dengan mekanisme Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung RI tentang Kerjasama Penanganan Tipibank, telah dibahas 32 kasus pada 16 kantor bank dalam Rapat Tim Kerja SKB Tingkat Pusat.

Rapat Tim Kerja telah menyepakati kasus-kasus yang dapat dilaporkan kepada Penyidik dan saat ini sedang dalam proses pelaporan kepada Penyidik.

Sementara jumlah kasus yang masih dalam proses pembahasan SKB Tingkat Daerah oleh Kantor Bank Indonesia setempat sebanyak 9 kasus pada 6 kantor bank.

"Sampai dengan akhir triwulan III 2011 terdapat 12 kasus pada 6 bank yang masih dalam proses investigasi maupun koordinasi dengan satker terkait. Kasus-kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme SKB dalam hal telah memenuhi bukti permulaan yang cukup," tambahnya.

Beberapa faktor yang menghambat penanganan kasus antara lain pelaku Tipibank termasuk dalam kategori Daftar Pencarian Orang (DPO), identitas saksi tidak jelas, dokumen asli tidak ditemukan, daluwarsa, maupun bank sudah dilikuidasi.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian kasus, Bank Indonesia senantiasa berupaya membantu para penegak hukum melalui kegiatan sosialisasi, asistensi, rapat koordinasi, menyediakan ahli, dan menjadi saksi di Pengadilan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Darmin juga menyampaikan, selain melakukan fungsi investigasi, Bank Indonesia juga melaksanakan fungsi mediasi perbankan Sengketa yang diajukan sebagian besar merupakan sengketa yang terkait dengan jenis produk di bidang Sistem Pembayaran.

"Hal ini dipicu dengan banyaknya pengaduan yang berhubungan dengan permasalahan terkait dengan permasalahan Kartu Kredit, baik permasalahan terkait permohonan restruktutrisasi kartu kredit maupun penggunaan kartu kredit yang hilang oleh orang lain yang tidak berhak," pungkasnya.


Lihat Analisis Vibiz Research

Jumat, 11 November 2011 09:00 WIB

(Vibiznews-Banking), Bank Indonesia (BI) optimistis turunnya suku bunga acuan alias BI Rate menjadi 6% akan membuat bunga kredit turun. Namun terdapat jangka waktu yang tidak cepat, penurunan bunga kredit baru dapat dirasakan 6 bulan kedepan.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di Jakarta, Jumat (11/11/2011).

"Penelitian BI menunjukkan terdapat time lack yang bisa sekitar 2 kuartal dalam penurunan bunga kredit," jelas Muliaman.

Menurutnya yang sudah pasti akan turun dalam waktu dekat adalah biaya dana (overhead cost) dari perbankan akibat suku bunga deposito yang mengikuti arah BI Rate.

"Yang jelas biaya dana akan turun. Namun penurunan ini jika tidak disertai oleh penurunan efisiensi bank dampak terhadap suku bunga kredit akan rerlatif terbatas," ungkap Muliaman.

Berdasarkan Laporan Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) November 2011, BI menyampaikan suku bunga kredit masih terus menurun, sementara suku bunga deposito bergerak relatif stabil. Dibandingkan dengan Agustus, sampai dengan September 2011 suku bunga kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK) masing-masing turun sebesar 11, 4 dan 5 bps menjadi 12,39%, 12,06% dan 14,25%.

Sementara itu, suku bunga deposito 1 bulan relatif stabil pada level 6,83%, hanya naik 3 bps dari Agustus 2011. Dengan perkembangan tersebut, spread suku bunga kredit terhadap deposito menjadi 6,07%, turun dari 6,17% pada Agustus.

Suku bunga giro dan tabungan Rupiah juga relatif stabil masing-masing sebesar 2,23% dan 2,62% dibandingkan Agustus sebesar 2,22% dan 2,67%. Berdasarkan perkembangan tersebut, spread antara suku bunga kredit terhadap rata-rata tertimbang suku bunga giro dan tabungan menjadi sebesar 10,42%, menyempit 2 bps dibandingkan dengan Agustus 2011.

Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 10 November 2011 09:00 WIB

(Vibiznews-Banking), Nasabah Diamond Investa PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) kembali menyambangi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk menuntut hak nya yang belum juga dibayarkan manajemen. Nasabah juga direncanakan akan menggelar demo di Kantor Bakrie Capital dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kami Nasabah Diamond Investa Bakrie Life (NDI-BL) hari ini Kamis 10 November 2011 akan mengadakan Demo di Bapepam-LK, Bakrie Capital Indonesia Wisma Bakrie 2, Bursa Efek Jakarta dan DPR," kata perwakilan nasabah Diamond Investa Yoseph di Jakarta, Kamis (10/11/2011).

Yanny, Nasabah Diamond Investa Bakrie Life Bandung mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya karena hingga saat ini belum ada lagi pelunasan cicilan dana pokok dari manajemen.

"Nasabah merasa kesal dan sudah kehilangan kesabaran dengan semua janji-janji Bakrie Life yang tidak ditepati. Sebagai masyarakat awam kami mengharapkan perlindungan dari Pemerintah (Bapepam-LK), tetapi terakhir kami menyimpulkan ada kelemahan dan ketegasan Bapepam-LK dalam hal perlindungan masyarakat umumnya untuk kasus manipulasi pengumpulan dana dari masyarakat berkedok asuransi/produk resmi lainnya," papar Yanny.

Ia berharap uangnya dan nasabah lain bisa segera dikembalikan sesuai janji di SKB (Surat Kesepakatan Bersama).

"Kami akan terus melakukan aksi dan demo sampai uang kami dikembalikan dan wibawa Pemerintah ditegakkan. Serta nasabah berharap ada mediasi Pertemuan antara Bapepam-LK, Bapak Nirwan Bakrie dan Nasabah," tegas Yanny.

Sementara itu, Freddy seorang nasabah yang juga asal Bandung mengatakan bahwa tujuan demo ini untuk mengingatkan Bakrie Group bahwa investasi masyarakat di asuransi tak boleh diabaikan.

"Harus dibayar atau mereka akan menuai badai jangan kira rakyat bisa ditipu," pungkasnya.
 
Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 10 November 2011 08:45 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) dalam empat bulan terakhir terus diserbu uang palsu yang berasal dari setoran uang masuk bank umum di Indonesia. Dalam sebulan BI rata-rata menemukan 500 pecahan uang palsu yang didominasi pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000. Uang itu terselip di antara uang yang disetorkan bank umum ke BI.

"Dalam empat bulan terakhir jumlahnya terus meningkat. Ini sangat memprihatinkan. Dalam sebulan rata-rata saat ini kita temukan 500 lembar uang palsu yang disetorkan dari bank umum ke BI," kata Kasir Muda Senior Bank Indonesia, Susilo Wiyono Hadi yang menangani pengelolaan uang masuk di Bank Indonesia, dalam perbincangan dengan peserta Orientasi Wartawan Ekonomi dan Bisnis dari NTB di kantornya, Mataram, Rabu (9/11/2011).

Meski tidak tiap hari, Susilo mengatakan kadang mereka menemukan 30 lembar uang palsu yang terselip di antara lembaran uang yang hendak disortir di ruang bawah tanah BI. Di ruang dengan penjagaan ekstra ketat itu, uang yang diterima dari bank umum yang masih layak edar dipisahkan dengan uang lusuh. Uang lusuh lalu dihancurkan. Dalam sehari, dua unit mesin milik BI menghancurkan 600 ribu lembar atau setara 600 brood (1 kemasan plastik transparan = 10 brood).

Susilo mengakui, uang palsu itu memang lolos dari mesin deteksi di bank umum. Namun bagaimana uang palsu itu bisa lolos, Susilo tak mengetahui detilnya. Ia mengatakan, rata-rata bank umum saat ini sudah menggunakan mesin pendeteksi uang palsu yang sama dengan yang dimiliki BI. Sebagian besar uang setoran bank umum itu dibawa ke BI oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank.

"Kita langsung tahu bank mana yang di dalamnya menyetorkan uang palsu ke BI. Jika kita temukan, maka nominal setoran bank itu dikurangi dengan jumlah uang palsu yang ditemukan," kata Susilo.

Secara terpisah, Kepala Biro Kebijakan Pengedaran Uang Bank Indonesia, Eko Yulianto mengatakan, peredaran uang palsu di Indonesia belum masuk tahap mengkhawatirkan. Ia mengatakan, saat ini dalam satu juta lembar uang, rata-rata hanya ditemukan tujuh lembar uang palsu.

Dibanding dengan beberapa negara lain di dunia, peredaran uang palsu di Indonesia masih terbilang sedikit. Di Amerika Serikat kata Eko, ditemukan 199 lembar per satu juta lembar, di Inggris sebanyak 299 lembar dari satu juta lembar dan secara kewilayahan di Eropa ditemukan 55 lembar per satu juta lembar uang kertas.

Kendati belum mengkhawatirkan, BI saat ini kata Eko tengah menginisiasi kurikulum pendidikan kebanksentralan di sekolah-sekolah. Saat ini ujicoba sudah dimulai di Sukabumi, Jawa Barat.

Selain mengenalkan siswa sekolah pada uang palsu dan uang asli, materi kurikulum menyangkut moneter, dan juga ajakan menabung ke bank. Pengetahuan terhadap kurikulum itu lalu akan diuji dalam ujian akhir semester mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMK sederajat.

Rencananya, tahun ajaran 2012, kurikulum kebansentralan ini akan mulai diterapkan di lima provinsi diantaranya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Kalimantan Selatan.

Temuan BI, saat ini uang palsu paling banyak beredar di Jawa Barat, Jawa Timur, Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Lampung.
 
Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 10 November 2011 08:35 WIB

(Vibiznews-Banking) Kualifikasi pemerintah untuk calon anggota Dewan Komisioner lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai terlalu mudah. Harusnya ada kualifikasi ketat untuk Dewan Komisioner OJK.

Demikian disampaikan Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

"Dewan Komisioner itu sangat rumit, kita ingin menunjuk dewan komisioner yang qualified, mau dari partai, Bank Indonesia, atau dari mana pun yang penting kualifikasi sebagai pengawas bank. Kalau hanya disebutkan ahli keuangan itu sangat sederhana," ujarnya.

Anggito menyayangkan isi dari UU OJK pasal 15 (g) yang hanya menyebutkan "mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan" sebagai syarat calon Dewan Komisioner.

"Menurut saya, ini sangat sederhana untuk anggota Dewan Komisioner. Harusnya ini yang ditegaskan secara konkret, mau dari unsur pemerintah, masyarakat, selama kriterianya jelas," tegasnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan kesepakatan dengan DPR menyebutkan jumlah Dewan Komisioner yang terdiri dari 2 anggota ex officio yang merupakan wakil dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan 7 anggota non ex officio. Pemilihan anggota dewan komisioner ini akan diketuai oleh Menteri Keuangan.

"Commissioner nanti akan ada 9, 2 ex officio, yang 7 commissioner non ex officio. Terus sistem seleksinya nanti adalah dengan dibentuk panitia seleksi atas dasar Keputusan Presiden, panitia seleksi diketuai Menteri Keuangan," papar Agus.




Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 10 November 2011 08:20 WIB

(Vibiznews-Banking) Kemampuan membayar kredit dari rumah tangga di Indonesia masih sangat besar, tercermin dari rendahnya rasio utang terhadap modal yang hanya 7%.

"Kemampuan para rumah tangga dalam membayar utang masih besar. Sebetulnya dari sisi kemampuan membayar tidak ada masalah," ucap Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Dalam survei rumah tangga yang dilakukan BI, rata-rata Debt to Equity Ration (DER) di Indonesia dibawah 7%. Ini mencerminkan kemampuan utang yang masih besar.

Ia menambahkan, kredit konsumen perbankan nasional didominasi oleh pembeli pertama misalnya dalam kasus pembelian rumah. Sementara nasabah yang akan kredit untuk pembelian beberapa rumah belum banyak. Namun, apakah potensi risiko gagal bayar bisa terjadi? Halim akan mensurvei lebih lanjut.

"Kebanyakan consumer lending adalah first buyer. Bukan untuk orang yang membeli beberapa rumah. Kita akan melakukan penelitian lebih lanjut, karena ada beberapa sektor yang mungkin perlu ada perhatian," ucapnya.

"Consumer lending di Indonesia masih punya room, tanpa harus meningkatkan risikonya," tegas Halim.

BI optimistis pertumbuhan kredit 2011 masih akan sejalan dengan RBB, sekitar 24%. Faktor pertumbuhan kredit karena suku bunga yang menarik, ditengah, demand yang tinggi, serta perekonomian yang tetap tumbuh.

Lanjut Deputi Gubernur BI, Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit hingga September mencapai 25%. Dimana pertumbuhan tertinggi berada di sektor investasi 31%, kemudian disusul dengan modal kerja 24%, dan 23,8% untuk kredit konsumsi.

"Apakah 25% ketinggian, menurut saya belum. Kredit bank masih on track. Meski tumbuh tapi rasio kredit terhadap GDP masih sangat rendah," imbuhnya.

Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 10 November 2011 08:05 WIB

(Vibiznews-Banking) Arus dana asing terus menyerbu Indonesia di tengah situasi krisis utang di kawasan Eropa. Kondisi ini membuat Bank Indonesia was-was, karena dana asing tersebut bagai pedang bermata dua.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsjah mengatakan, di satu sisi modal asing masuk membuat nilai rupiah terapresiasi, dan cadangan devisa meningkat. Namun di sisi lain, ada tantangan berupa pembalikan arus secara besar-besaran saat tidak ada pembauran instrumen investasi jangka panjang.

"Banyak pihak bilang, Indonesia akan tahan akan dampak krisis global. Ada situasi yang gembira. Namun jangan terlalu, karena ada tantangan besar. Indonesia memang tumbuh di tengah krisis, Tapi kita hadapi alami masuknya modal," ungkap Halim di gedung BEI, SCBD, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Berdasarkan catatan BI, selama 2010 ada aliran modal masuk US$ 800 miliar di dunia dari jumlah itu Asia mendapat jatah US$ 400 miliar. "Di mana 70% dari Asia tersebut masuk ke India dan China. Sisanya di emerging market," tuturnya.

Indonesia sendiri sejak 2010 hingga akhir semester I-2011 telah kedatangan modal asing US$ 45 miliar. Selama 2010 sekitar US$ 26 miliar, dan di Januari-Juni US$ 19 miliar.

"Indikatornya bisa dilihat di DJPU Kementerian Keuangan. SBN Asing terus naik hingga September," paparnya.

Sementara investasi langsung oleh pemodal asing juga naik. Tercatat di awal tahun investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) mencapai Rp 39,5 triliun, atau setara Rp 4 triliun.

Jumlah cadangan devisa di awal tahun juga mencatat kenaikan fantastis, dan hingga Agustus mencapai US$ 124 miliar, dan sedikit turun menjadi US$ 113 miliar di Oktober karena pembayaran utang luar negeri, dan pembayaran impor.

"Atas kondisi ini, kita harus arahkan modal masuk ke sektor usaha, bisa IPO atau obligasi untuk menstimulus market. Juga ada usaha, percepatan pembangunan di sektor infrastruktur hingga ada penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim investasi, dan perbankan. Selama ini ada mismatch pembiayaan," imbuhnya.

Lihat Analisis Vibiz Research

Kamis, 10 November 2011 08:00 WIB

(Vibiznews-Banking) Belajar dari Eropa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu memperhatikan biaya fiskalnya hingga 50 tahun ke depan.

Pengamat ekonomi dari UGM, Anggito Abimanyu menilai pengelolaan ekonomi negara-negara Uni Eropa tidak kompak. Hal tersebut disebabkan karena berbedanya kondisi politis di negara tersebut.

"Uni Eropa itu kan ada 17 negara, memang perlu diakui UE itu tidak kompak dalam mengurusi fiskal karena kan memang fiskal itu masing-masing negara. Jadwal pemilunya pun berbeda-beda. Markel bilang sudah 2 kali pemilu makanya tindakannya lebih jelas, Sarchozy tidak mau pakai dana APBN," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Yang diperlukan Yunani dalam mengatasi masalah utangnya, lanjut Anggito, adalah melakukan reformasi penghematan anggaran terutama bidang kesehatan dan pensiun. Hal ini sulit dilakukan secara politis mengingat persetujuan anggaran juga dilakukan bersama dewan legsilatif di negara tersebut.

"Yunani perlu melakukan reformasi penghematan anggaran yang dilakukan bersama DPRnya, seperti anggaran kesehatan, pensiun, ini yang secara politis sangat sulit," ujarnya.

Anggito menyatakan penghematan anggaran tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya beban bantuan sosial di negara tersebut yang telah dilakukan sejak 50 tahun lalu. Hal inilah yang perlu dipelajari Indonesia yang baru akan memiliki BPJS.

"BPJS ini test case untuk Indonesia. Apakah BPJS ini memberikan beban fiskal ke depan. Seperti Eropa yang melakukan bantuan sosial pada 50 tahun lalu, dampak fiskalnya sekarang apalagi mereka sangat enggan menarik pajak yang besar," tegasnya.

Menurut Anggito, perencanaan fiskal perlu diperhatikan untuk jangka panjang. Jika tidak, lanjutnya, bisa berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara puluhan tahun mendatang.

"Fiskal itu harus direncanakan untuk jangka panjang dan melihat kesehatan fiskal adalah jangkar dari perekonomian, kalau tidak sehat, perekonomian akan rawan krisis, kesehatan fiskal itu ada ukurannya, di Eropa itu defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen, tapi banyak yang tidak disiplin," jelasnya.

Untuk itu, dalam perencanaan pembentukan BPJS di Indonesia, Anggito menyatakan perlunya pengaturan beban anggaran hingga 50 mendatanga.

"Berapa fiskal cost-nya untuk 30 tahun, 50 tahun, kalau tidak, tidak akan terkontrol, itu yang lebih pentig, beban fiskalnya, bukan saja masalah transformasi," pungkasnya.


Lihat Analisis Vibiz Research

Rabu, 09 November 2011 09:00 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) mengimbau nasabah bank dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan untuk menggunakan kartu kredit dari 2 penerbit saja. Kartu kredit dari penerbit lain diminta segera ditutup.

Bank sentral memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih kartu kredit maksimum hanya dari dua penerbit. Jadi bisa saja nasabah mempunyai lebih dari 2 kartu kredit, namun tidak boleh dari 3 atau lebih penerbit.

"Jadi ada kebebasan bagi pengguna kartu kredit untuk memilih penerbit mana atau bank mana yang dipilihnya. Kartu lainnya bisa segera ditutup," ungkap Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Ronald Waas di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (8/11/2011).

Dijelaskan Ronald, batas kepemilikan maksimal 2 penerbit kartu kredit ini berlaku dengan ketentuan di mana gaji atau penghasilan nasabah di bawah Rp 10 juta. Untuk penghasilan di atas Rp 10 juta tergantung penilaian bank.

"Jadi yang memiliki banyak kartu dari banyak penerbit itu harus lapor atau nanti ditutup semua kartunya atau dinyatakan tidak berlaku maka dari itu harus melapor dan memilih mana yang akan ditutup dan dipakai hal ini khusus yang berpenghasilan di bawah Rp 10 juta," paparnya.

Proses transisi persyaratan tersebut berlangsung sampai dengan 2013. Pertimbangan kartu mana yang harus ditutup diserahkan pada nasabah. "Kalau ada dispute, BI bisa jadi penengah," katanya.

Nantinya, informasi mengenai kredit tersebut akan tersambung antar penerbit kartu kredit. Batas plafon tiga kali pendapatan berlaku bagi seluruh kartu yang dimiliki pemegang kartu. Artinya, jika pada satu kartu kreditnya sudah menyentuh plafonnya, tiga kartu nasabah lainnya juga tidak bisa dipakai lagi.

Lebih jauh Ronald menyampaikan bank diberikan masa transisi hingga satu tahun sebelum 1 Januari 2013 berikut nasabahnya. Karena ketentuan maksimal kepemilikan kartu kredit akan berlaku di tanggal tersebut.

Berikut daftar penerbit kartu kredit :



ANZ Panin Bank

Bank Bukopin

Bank ICB Bumiputera

Bank Central Asia (BCA)

Bank CIMB Niaga

Bank Danamon Indonesia

Bank ICBC Indonesia

Bank Internasional Indonesia (BII)

Bank Mandiri

Bank Mega

Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Permata

Citibank

The Hongkong & Shanghai Bank Corp (HSBC)

Bank OCBC NISP

Standard Chartered Bank

Bank UOB Buana

Seperti diketahui, Bank Indonesia mulai 2013 akan mengeluarkan aturan baru soal kartu kredit. Berikut poin-poin aturan baru yang akan segera dirilis tersebut:


Batas umur: Minimal 21 tahun/minimal 18 tahun bila sudah menikah (Berlaku 1 Januari 2013)

Batas gaji nasabah: Minimal Rp 3 juta (Belaku 1 Januari 2013)

Batas bunga: 3% perbulan (Berlaku 1 Januari 2013)

Plafon pinjaman: 3 kali gaji (berlaku 1 Januari 2013)

Kartu tambahan: Umur minimal 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah

Waktu penagihan: Diatur cara penagihan dan jadwal penagihan.

Penggunaan pin: minimal 6 digit (berlaku 1 Januari 2015)

Batas kepemilikan kartu: Gaji di bawah Rp 10 juta maksimal 2 penerbit. Di atas Rp 10 juta tergantung penilaian bank.
 

Lihat Analisis Vibiz Research

Selasa, 08 November 2011 08:30 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) mengungkapkan rata-rata suku bunga dasar kredit (SBDK) industri perbankan hanya turun tipis. Penurunan SBDK hanya terlihat pada 2 segmen kredit yakni kredit korporasi dan kredit kepemilikan rumah (KPR).

Direktur Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso mengatakan SBDK segmen korporasi turun dari 10,72% (Juni 2011) menjadi 10,51% (September 2011). Sedangkan kredit KPR turun dari 11,38% (Juni 2011) menjadi 11,04% (September 2011).

"Suku bunga ini masih harus turun lagi supaya negara kita lebih kompetitif," kata Wimboh dalam perbincangannya kepada wartawan di Kantor Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin malam (7/11/2011).

Wimboh menegaskan BI akan mendorong perbankan lebih meningkatkan efisiensi biaya sehingga masyarakat dapat menikmati suku bunga kredit yang lebih murah. Aturan publikasi SBDK perbankan menjadi salah satu caranya.

"Sejumlah bank sudah menurun SBDK-nya karena faktor efisiensi. Sebagian lagi masih ada yang belum. Ini yang terus kami pantau dan mereka berjanji untuk meningkatkan efisiensinya," kata Wimboh.

Sementara itu, sejak Desember 2010 hingga September 2011 suku bunga kredit modal kerja (KMK) turun 12 bps menjadi 12,22%, kredit investasi (KI) turun 12 bps menjadi 11,74%, dan kredit konsumsi turun 29 bps menjadi 13,5%.

Berikut data SBDK perbankan (Juni 2011 dibanding Data Terakhir) yang dihimpun dari masing-masing situs bank :

Bank Mandiri (30 September 2011)


Kredit Korporasi 11,25% turun menjadi 11,00%

Kredit Ritel 13,00% tetap 13,00%

Kredit Konsumer KPR 11,75% tetap 11,75%

Kredit Konsumer non KPR 13,25% turun menjadi 13,00%


BNI (30 September 2011)


Kredit Korporasi 11,00% turun menjadi 10,75%

Kredit Ritel 13,05% turun menjadi 13,00%

Kredit Konsumer KPR 11,90% turun menjadi 11,80%

Kredit Konsumer non KPR 13,00% naik menjadi 13,15%


BCA (31 Oktober 2011)


Kredit Korporasi 9,00% tetap 9,00%

Kredit Ritel 11,00% tetap11,00%

Kredit Konsumer KPR 9,50% turun menjadi 7,50%

Kredit Konsumer non KPR 10,05% turun menjadi 8,64%



BII (5 Oktober 2011)


Kredit Korporasi 10,69% tetap 10,69%

Kredit Ritel 11,52% tetap 11,52%

Kredit Konsumer KPR 11,75% tetap 11,75%

Kredit Konsumer non KPR 10,37% tetap 10,37%



Bank Danamon


Kredit Korporasi 11,00% tetap 11,00%

Kredit Ritel 13,00% tetap 13,00%

Kredit Konsumer KPR 12,50% tetap12,50%

Kredit Konsumer non KPR n/a



Bank Permata (31 Oktober 2011)


Kredit Korporasi 11,00% tetap 11,00%

Kredit Ritel 11,25% tetap 11,25%

Kredit Konsumer KPR 12,00% tetap 12,00%

Kredit Konsumer non KPR 10,05% naik menjadi 10,50%



Bank ANZ-Panin (7 Oktober 2011)


Kredit Korporasi 11,77% turun menjadi 9,93%

Kredit Ritel 11,77% turun menjadi 10,14%

Kredit Konsumer KPR 12,27% -turun menjadi 10,68%

Kredit Konsumer non KPR 12,27% turun menjadi 10,93%



BRI (30 September 2011)


Kredit Korporasi 10,68% turun menjadi 10,22%

Kredit Ritel 12,86% turun menjadi 12,55%

Kredit Konsumer KPR 11,49% turun menjadi 11,07%

Kredit Konsumer non KPR 13,00% turun menjadi 12,92%



BTN (30 September 2011)


Kredit Korporasi 10,10% naik menjadi 11,09%

Kredit Ritel 10,10% naik menjadi 11,21%

Kredit Konsumer KPR 10,85% naik menjadi 11,69%

Kredit Konsumer non KPR 10,85% naik menjadi 11,98%



Bank CIMB Niaga (30 September 2011)


Kredit Korporasi 11,25% turun menjadi 11,10%

Kredit Ritel 11,50% turun menjadi 11,50%

Kredit Konsumer KPR 11,25% naik menjadi 11,30%

Kredit Konsumer non KPR 11,50% tetap 11,50%.

Lihat Analisis Vibiz Research

Selasa, 08 November 2011 08:10 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) mengakui suku bunga kredit yang ditawarkan industri perbankan memang masih cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan komponen premi risiko yang yang dialokasikan bank terlalu besar. Bank terlalu takut akan terjadi default alias gagal bayar.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso dalam perbincangannya kepada wartawan di Kantor Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin malam (7/11/2011).

"Memang belum semua bank menghitung risk premium (premi risiko) dengan baik. Dasarnya berbeda-beda, maka dari itu nanti risk premium akan di standardisasi, itu ada pedoman khusus dari BI," kata Wimboh.

"Saat ini bank terlalu melihat kepada default-nya ketika bunga kredit coba ditekan," tambahnya.

Menurut Wimboh, bank lebih kepada menjaga atau takut dalam melihat sebuah sektor kredit yang harusnya layak dibiayai bank dengan premi rendah. Maka dari itu komponen yang memberatkan suku bunga kredit adalah premi risiko tersebut.

"Di pasar itu sudah ada sebenernya bagaimana menentukan premi risiko yang layak. Yang paling gampang bagi bank adalah dengan menggunakan pengalaman kerugian masa lalu yang disebut default experience sebuah sektor pembiayaan. Segmen tertentu itu kan ada pengalamannya misalnya lost berapa di segmen tertentu harusnya jika sudah dilihat maka premi risiko bisa diturunkan sehingga bunga kredit bank turun," paparnya.

Kemudian, sambung Wimboh, bank bisa melihat track record atau time frame dari sebuah sektor kredit yang diberikan pada masa lalu. Berapa tingkat atau kapasitas kerugiannya bisa dilihat lebih jauh.

"Sekarang ini kan bank mematok premi risiko yang sama-sama saja tanpa kajian lebih jauh. Makanya yang ada bunga kredit tidak bisa ditekan kembali," papar Wimboh.

Lebih jauh Wimboh mengatakan, BI bersama industri perbankan akan duduk bersama guna merumuskan standarisasi penghitungan komponen suku bunga kredit.

"Adapun standarisasi akan dilakukan dalam hal biaya yang dikeluarkan bank (promosi), biaya dana atau overhead cost maupun profit margin beserta risk premium tadi," pungkasnya.

Lihat Analisis Vibiz Research