Nasabah Bakrie Life Siap Gelar Demo Akbar Pada 3 Agustus 2011

Selasa, 02 Agustus 2011 18:00 WIB
(Vibiznews-Banking), PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) kembali menunda pembayaran tunggakan cicilan dana nasabah Diamond Investa yang kini masih mencapai Rp 270 miliar. Para nasabah yang sudah geregetan itu berniat menggelar demo pada 3 Agustus.

Perwakilan Nasabah Bakrie Life asal Jakarta Yoseph mengaku dirinya bersama perwakilan nasabah didaerah akan menyerbu Istana Negara dan Gedung DPR untuk menyuarakan aspirasinya.

"Nasabah Diamond Investa siap melaksanakan demonstrasi pada Rabu 3 Agustus 2011 di Istana dan Gedung DPR," katanya, Selasa (2/8/2011).

Nasabah meminta ada tindakan konkret dari Pihak Istana, Menteri Keuangan dan DPR untuk menegur pemegang saham dan manajemen Bakrie Life yang menunda-nunda pembayaran cicilan baik bunga maupun pokok dana nasabah.

Indonesia Eximbank atau LPEI Kucurkan Pembiayaan Rp 17,1 Triliun

Selasa, 02 Agustus 2011 18:00 WIB
(Vibiznews-Banking), Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mengucurkan pembiayaan sebesar Rp 17,1 triliun hingga semester I-2011. Jumlah ini lebih baik dari posisi akhir 2011 yang mencapai Rp 15,74 triliun.

"Pembiayaan yang diberikan per Juni 2011 ekuivalen Rp 17,10 triliun," kata Sekretaris Lembaga Indonesia Eximbank, Enny Listyorini dalam rilis yang dipublikasikan, Selasa (2/9/2011).

Indonesia Eximbank merupakan lembaga khusus yang didirikan dengan tugas melakukan pembiayaan, penjaminan ekspor nasioanal, penjaminan, asuransi, serta jasa konsultasi. Selain itu perseroan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh sektor berorientasi ekspor dalam bentuk Buyer's Credit, Asuransi Political Risk, dan penjaminan untuk proyek di luar negeri.

LPE juga mengumumkan telah menandatangani kerjasama pembiayaan dengan PT Citra Panji Manunggal (CPM) sebesar US$ 5,4 juta. Dana tersebut digunakan sebagai pembangunan fasilitas pipa gas oleh anak usaha CPM, CPM Construction Sdn Bhd.

"Pembangunan fasilitas jalur pipa gas sepanjang 30 km dari Port Sungan Udang ke Simpang Ampat Malaka, Malaysia," tambahnya.

CPM merupakan perusahaan dengan spesialisasi EPC Oil dan gas pipeline, termasuk Oil dan Gas Plants, onshore and swampy well surface facilities Constructors. CPM Construction Sdn Bhd dalam kapasitasnya sebagai sub kontraktor mendapatkan pekerjaan pembangunan jalur pipa gas melalui main contractornya yaitu Algotech (M) Sdn Bhd. Pembangunan jalur pipa gas ini merupakan concern dari Pemerintah Malaysia melalui Petronas Gas Bhd.

"Proyek ini bertujuan mendukung potensi kekurangan supply gas di bagian peninsula Malaysia yang direncanakan mulai beroperasi Agustus 2012," terangnya.


BI: Down Payment KPR dan KKB Mestinya 30%

Senin, 01 Agustus 2011 17:03 WIB
(Vibiznews-Banking) Porsi uang muka alias down payment (DP) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mestinya sebesar 30%. Selama ini, bank-bank sudah banyak yang menerapkan DP 30%, berbeda halnya dengan perusahaan pembiayaan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh Santoso ketika ditemui di Gedung BI Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (1/8/2011).

"Kalau industri perbankan (khusus KKB) sebagian besar sudah ada kok DP yang sebesar 30%. Kadang-kadang kalau yang DP-nya rendah itu finance company. Itu barangkali yang lebih di-priority-kan," ujar Wimboh.

"Sebenarnya kalau perumahan itu 70% loan to value-nya. Jadi kalau punya rumahnya harganya 100 ya dia harus punya DP 30%. Jadi value kreditnya itu 70% dari harga," imbuhnya.

Namun menurut Wimboh, aturan mengenai DP ini harus diatur untuk bank dan perusahaan karena dikhawatirkan konsumen akan lari ke perusahaan pembiayaan jika DP bank terlalu besar.

"Finance company musti kita lihat saya juga ga tahu mappingnya. Jadi kalau bank diketati finance company tidak ya nanti lari ke finance company semua. Nanti kita rembuh (Bapepam-LK)," kata Wimboh.

Sebelumnya BI sempat mewanti-wanti terjadinya bubble (gelembung) di sektor otomotif dan properti. Beberapa perubahan tengah disiapkan seperti rencananya menaikan uang muka (down payment/DP) lebih besar.

"Misalnya kita mau beli mobil kan bank bayarin 90% kita bayar 10% makanya kita nanti down payment diperbesar. Angkanya nanti yah," kata Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono beberapa pekan lalu.

Selama ini kata Hartadi ada yang namanya loan to value ratio. Konsep itu diakuinya memang belum diterapkan secara sistematis, namun secara rata-rata menggunakan komposisi kredit bank 90% dan 10% uang konsumen.


BTN Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun di 2010

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun di semester I-2010. Perseroan juga akan meluncurkan produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) senilai Rp 500 miliar.

"Semester I-2010, kami akan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun," ungkap Direktur Utama BBTN, Iqbal Latanro usai pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia, SCBD, Jakarta, Kamis (17/12/2009).

Menurut Iqbal, dana hasil obligasi akan digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit perumahan perseroan di 2010. Tahun depan, BBTN menargetkan kredit sebesar Rp 64 triliun, tumbuh sekitar 27% dari tahun ini sebesar Rp 40 triliun.

"Selain dari obligasi, tahun depan kami juga akan meluncurkan kembali KIK EBA senilai Rp 500 miliar. Dananya juga akan digunakan untuk kredit di 2010," ujarnya.

Pada tahun 2009, BTN bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Danareksa Sekuritas telah menerbitkan dua jilid KIK EBA, masing-masing senilai Rp 85,111 miliar dan Rp 360 miliar atau total senilai Rp 445,111 miliar.

Sumber : artikel ekonomi

BI Rate Tetap 6,5% Sampai Akhir 2009

(managementfile - Finance) - Bank Indonesia (BI) memperkirakan level suku bunga acuan (BI Rate) belum akan berubah dari posisi saat ini sebesar 6,5 % hingga akhir tahun 2009. Perubahan level Bi Rate masih menunggu sinyal-sinyal pemulihan global di akhir semester I-2010.

Pjs Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan bahwa bank sentral tidak ingin buru-buru menurunkan BI Rate lebih jauh lagi dalam dua bulan belakangan ini walapun masih ada ruang.

"Sebetulnya kita hanya tidak ingin buru-buru menurunkan BI Rate lebih jauh lagi, karena nantinya kita juga tidak ingin BI Rate yang diturunkan kemudian harus naik lagi," ujarnya di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin (16/11/2009).

Ia mengatakan, hal ini nantinya diharapkan akan membuat lebih stabil lagi sisi moneter. "Walaupun nanti kursnya (nilai tukar rupiah) mungkin saja terpengaruh aliran dana tapi dari sisi bunga kita tidak ingin lebih terbuka," tuturnya.

Ditempat yang sama Deputi Gubernur BI, Hartadi A Sarwono mengatakan tingkat BI Rate yang terus stagnan merupakan kebijakan moneter yang disebut sebagai forward policy.

"Itu karena kita melihat tingkat inflasi di posisi 5 % sampai 6 % kedepan," ungkapnya.

Meskipun, lanjut Hartadi, saat ini inflasi masih dibawah 3 % namun kita melihat kedepan. "Dengan acuan BI Rate 6,5 % dan inflasi di 2010 5% sampai 6% kita masih bisa stay," jelasnya.

Tapi, menurut Hartadi jika nanti bulan Desember 2009 dan Januari 2010 terjadi shock yang akan mengadjusted kebijakan moneternya tapi kebalikannya atau lebih baik dari yang kita perkirakan maka di 2010 BI Rate akan diturunkan.

"Perkiraan kita di triwulan I-2010 tidak akan ada kenaikan (inflasi) tetapi baru ada kenaikan di triwulan II-2010 yang sejalan dengan penguatan global. Itukan membawa tekanan demand yang tinggi dari sisi suplai dan tekanan nantinya kepada harga," papr Hartadi.

Akhir triwulan II-2010, lanjut Hartadi, pertumbuhan ekonomi global akan pulih khususnya Amerika Serikat.

"Pertumbuhan ekonomi AS itu cenderung tidak secepat yang diperkirakan, maka inflasi pun tidak sebesar yang kita perkirakan sehingga mungkin bisa turun lagi (BI Rate). Tapi jika pemulihan cepat maka nanti akan berbeda, tidak bisa dijawab saat ini," kata Hartadi.

sumber: managementfile.com

Sri Mulyani Update Situasi Ekonomi di Forum APEC

(managementfile - Finance) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat update mengenai situasi perekonomian global dan regional terkini dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang digelar di Singapura pekan lalu.

Melihat update situasi perekonomian yang disampaikan dalam forum APEC, Sri Mulyani menyatakan akan membuat kebijakan yang sesuai dengan prediksi kondisi perekonomian global ke depan sehingga tidak terpengaruh kondisi regional dan global.

"Kebijakan ekonomi perlu untuk disesuaikan atau diakselerasi. Kedua menjaga supaya kinerja ekonomi nasional tidak sangat mudah dipengaruhi kondisi regional dan global," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (16/11/2009).

Berdasarkan data perkembangan ekonomi dunia dan domestik terkini, pertumbuhan PDB dunia mulai membaik dari minus 1,1% pada 2009 diprediksi mencapai 3,1% pada 2010.


Begitu pula dengan pertumbuhan volume perdagangan dunia juga meningkat, dari minus 11,9% pada 2009 menjadi 2,5% pada 2010. Tingkat pengangguran dunia tahun 2009 mencapai kisaran 6,5% yang meningkat tajam dibandingkan awal 2008 sebesar 5,4%.

Defisit anggaran negara maju juga meningkat tajam dari 1,5% dari GDP di 2007 menjadi kisaran 8% dari GDP pada 2009. Utang pemerintah negara maju juga meningkat dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 100% dari GDP di 2009.


Penerbitan Surat Utang Amerika naik dari US$ 1,1 triliun menjadi US$ 1,4 triliun. Inflasi global meningkat dari kenaikan harga-harga komoditas strategis karena peningkatan permintaan dunia.

Penguatan rupiah dan indeks saham Indonesia tertinggi dibanding regional. Untuk saham, Indonesia menguat pada 73,8%. Angka ini jauh dengan Jepang yang hanya mencapai 13,7% dan Malaysia yang hanya 42,5%. Begitu juga dengan nilai tukar, Indonesia mencapai angka 11,1%, sedangkan Malaysia 1,3% dan Jepang minus 0,3%.

Selain itu, dalam pertemuan internasional ini, Sri Mulyani menjelaskan pembahasan APEC kali ini adalah mencari cara untuk mensinkronisasikan kebijakan exit strategy dan perekonomian global agar lebih kuat, seimbang, dan berkesinambungan.

"Temanya sama bagaimana di APEC 21 negara bisa melakukan koordinasi untuk bisa seirama dengan G20 melalui suatu sinkronisasi kebijakan-kebijakan baik dalam menentukan exit atau bentuk ekonomi global yang lebih kuat, seimbang dan lebih sustainable," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, tambah Sri Mulyani, para menteri keuangan mencoba mendefinisikan kebijakan-kebijakan fiskal yang sesuai untuk menunjang perbaikan ekonomi global dan memperbaiki peranan kebijakan fiskal untuk memperbaiki infrastruktur dan public private partnership (PPP).

"Kita coba lihat beberapa negara perbandingan apa-apa yang menjadi kendala dalam pembiayaan maupun pembangunan infrastruktur yang melibatkan swasta, ini akan dibuat berbagai macam mekanisme forum," ujar Sri Mulyani.

sumber: managementfile.com

ADB Kucurkan Pinjaman US$ 105 Juta ke Bank Mandiri

(Vibiznews-Banking) PT Bank Mandiri Tbk memperoleh fasilitas pinjaman senilai US$ 105 juta dari Asian Development Bank (ADB). Fasilitas ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan.

Pinjaman tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman langsung dari ADB senilai US$ 75 juta dengan tenor 7 tahun, dan pinjaman yang berasal dari bank partisipan, seperti ING Bank N.V, senilai US$ 30 juta dengan tenor 5 tahun.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Thomas Arifin menyampaikan, faktor utama perseroan memilih pinjaman langsung dari ADB adalah reputasi ADB yang sangat baik di dunia internasional.

"ADB dikenal sebagai institusi multilateral yang memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup, serta fokus pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan upaya pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Asia," ungkapnya di Yogyakarta, Jumat (13/11/2009).

Lebih lanjut, ia mengatakan, pertimbangan lain antara lain faktor pricing yang lebih baik dibandingkan dengan penerbitan obligasi, serta tenor pinjaman yang cukup panjang, sesuai dengan tujuan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang.

"Pinjaman ADB ini sangat tepat waktu seiring rencana ekspansi Mandiri ditengah situasi keuangan global yang belum pulih dari krisis," papar Thomas.

Sementara itu, Director General of The Private Sector Operations Department ADB Philip Erquiaga mengemukakan, Indonesia masih memerlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

"ADB melihat Bank Mandiri mampu memanfaatkan pinjaman jangka panjang untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan yang semakin meningkat, seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Bank Mandiri Cabang Jateng Targetkan Pertumbuhan Kredit 15 Persen

Bank Mandiri wilayah Jawa Tengah (Jateng) menargetkan pertumbuhan kredit tahun 2010 sebesar 15 persen. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan target perseroan ditahun ini yang hanya 11 persen.

"Kami optimistis kredit tumbuh sebesar 15 persen," ujar Vice President Regional VII-Semarang Bank Mandiri, Arnold, di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Jumat (13/11/2009).

Fokusnya, lanjut Arnold meliputi? kredit mikro, small, komersial, dan korporat. Pertumbuhan kredit Bank Mandiri wilayah Jateng secara keseluruhan pada kuartal ketiga tahun 2009 tercatat rata-rata sebesar 12 persen.

"Sudah melebihi rencana bisnis bank tahun ini," katanya. Adapun jumlah kredit macet di Bank Mandiri wilayah Jateng, tercatat di bawah tiga persen untuk kredit komersial, small, dan korporat.

"Sementara untuk pertumbuhan kredit mikro sebesar 5-6 persen. Kredit jenis mikro paling banyak diminati, pemberian kreditnya di bawah Rp 200 juta, kredit small antara Rp 200 juta - Rp 2 miliar, kredit komersial untuk size besar hingga Rp300 miliar," paparnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, meski kredit tumbuh melambat karena pengaruh krisis global, hingga saat ini kredit di wilayah Jateng tetap tumbuh baik.

"Wilayah Jateng cukup bagus pertumbuhannya dan sudah di atas target," pungkasnya.

sumber: vibiznews.com

Powered by Blogger