Perbankan

Kamis, 01 Desember 2011 10:40 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) mulai mengkhawatirkan penetrasi shadow banking terhadap stabilitas sistem keuangan RI. Bank sentral mengaku akan membutuhkan koordinasi khusus dengan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi shadow banking ini.

"Memang terus terang shadow banking letaknya ada di pemerintah yakni Kementerian Keuangan, namun ada juga yang tidak ada yang mengawasinya. Oleh karena itu dalam rangka amandemen UU Bank Indonesia kita akan memperjelas hal-hal yang tidak ada regulatornya ini," ungkap Gubernur BI Darmin Nasution.

Darmin menyampaikan hal tersebut di tengah seminar dengan World Bank (Bank Dunia) yang mengangkat tema "Dealing with the Challanges of Macro Financial Linkage in Emerging Market" di Hotel Nikko, Nusa Dua, Bali, Kamis (1/12/2011).

Shadow banking ini merupakan kreditor yang bukan bank. Kreditor ini seperti reksa dana, hedge fund dan sebagainya.

Dijelaskan Darmin, tekanan dan penetrasi shadow banking ternyata dapat mengakibatkan munculnya krisis keuangan. Dimana aturan dan regulasinya diperlukan prinsip kehati-hatian.

"Di G-20 itu kita bersama menkeu itu membicarakan hal itu. Ada satu topik dimana yang memang judulnya shawdow banking. Itu membicarakan mengenaiaturan prudential di mana shadow banking semakin lama semakin dekat dengan perbankan jangan sampai muncul kesempatan arbitrase," tutur Darmin.

Ia menjelaskan arbitrase tersebut dalam rangka bagaimana masyarakat mampu masuk sebuah sistem jasa keuangan yang tidak tahu siapa yang mengaturnya.

"Sederhana saja. Misalkan shadow banking perusahaan pembiayaan. Jangan sampai misalkan nasabahnya mendapat kredit mobil dengan mudah melalui perusahaan pembiayaan tersebut misalnya dengan down payment rendah padahal di bank sudah sangat ketat. Jadi harus seimbang karena bisa berbahaya ke depannya," tegas Darmin.

Menurutnya, bersama pemerintah Darmin mengatakan BI tengah menggodok bagaimana dan siapa yang harus mengatur secara keseluruhan mengenai shadow banking ini.

Selasa, 29 November 2011 11:10 WIB

(Vibiznews-Banking) Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengatakan, perbankan nasional akan mampu menahan dampak krisis keuangan di Eropa dan Amerika Serikat mengingat kinerjanya cukup baik.

"Krisis ekonomi di Eropa tidak akan pengaruhi kinerja perbankan nasional. Dari sisi likuiditas, eksposure (pinjaman) ke bank di Eropa dan AS hanya sekitar Rp100 triliun, tidak terlalu besar dibanding total aset perbankan nasional," kata Muliaman di Jakarta, Senin.

Menurutnya, dari "stress test" yang dilakukan BI, dampak krisis ekonomi di Eropa dan AS sangat kecil pengaruhnya bagi perbankan nasional, apalagi kinerja perbankan dari sisi aset, modal dan kredit berjalan cukup baik.

"Kami sudah lakukan tes, jika krisis akhirnya menyebar ke semua negara Eropa dampak kepada permodalan bank tidak besar," katanya.

Namun, menurutnya, yang patut diwaspadai adalah dampak psikologis dari krisis ini karena bila terus berlanjut bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Daya tahan perbankan kira cukup meyakinkan dari jumlah modal, dari likuiditas, dan dari jumlah kredit, meski kita belum puas dengan pertumbuhan kredit yang belum sebesar modal yang ada," katanya.

Skenario terburuk dampak krisis ke perbankan nasional, lanjut Muliaman, adalah jika ada individu-individu bank yang mengalami masalah internal pada saat kondisi ekonomi global belum membaik seperti sekarang.

"Kami harus pantau satu per satu bank yang sistemik, agar tidak memengaruhi industri," katanya.

Senin, 28 November 2011 11:13 WIB

(Vibiznews-Banking) Para penerbit kartu kredit mulai bersiap menerapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru terkait Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Para penerbit kartu kredit tidak akan sulit menerapkan aturan bunga maksimum maupun minimal pendapatan, namun terkendala di aturan maksimal 2 kartu kredit.

General Manager Kartu Kredit BNI Dodit Probojakti mengatakan, bagian tersulit yang harus diterapkan adalah terkait pembatasan jumlah kartu kredit yang hanya maksimum dari 2 bank penerbit untuk nasabah dengan income antara Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan.

"Tetapi BNI yakin bahwa Bank Indonesia Akan mengeluarkan SEBI (Surat Edaran BI) yang berisi technical aspect sehingga memudahkan bank penerbit untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internalnya," ungkap Dodit di Jakarta, Senin (28/11/2011).

Meski demikian, BNI terus bersiap untuk menerapkan aturan baru BI tersebut.

"Sebagai salah satu penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia dengan jumlah kartu kredit sampai Oktober 2011 sejumlah 1.950.000, atau tumbuh 29%, BNI akan siap melaksanakan PBI APMK," kata

Menurut Dodit, aturan tentang minimum pendapatan yang dipatok BI Rp 3 juta/bulan, tidak akan berpengaruh banyak karena walaupun dalam PBI APMK tahun 2009 aturan mengenai minimum income tidak ada, BNI tetap mempertahankan kebijakan minimum income dengan jumlah yang hampir sama.

"Sementara itu, rencana aturan tentang suku bunga kartu kredit yang diperkirakan akan berlaku di tahun 2013 yaitu maksimum 3% per bulan, hanya akan berdampak sedikit karena saat ini suku bunga kartu kredit BNI Gold and Blue, sudah berada di bawah 3,00%," tambahnya.

Dodit menambahkan, yang menurut BNI akan sangat sulit dalam pelaksanaan di lapangan adalah jika aturan pembatasan jumlah kartu kredit yang hanya maksimum dari 2 bank penerbit untuk customers dengan income antara Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan, jadi diberlakukan.

Ia memaparkan, sampai bulan Oktober 2011, jumlah kartu kredit BNI mencapai 1,950.000 atau 13.5% dari total kartu kredit nasional yang berjumlah 14,4 juta.

Nilai transaksi BNI sampai Oktober 2011 hampir mencapai Rp 11 triliun, atau mengalami pertumbuhan 41% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri yang hanya 13,5%.

"Nilai transaksi kartu kredit secara nasional sampai Oktober 2011 adalah Rp 152,3 triliun. Total outstanding balance debit kartu kredit nasional sebesar Rp 40,6 triliun atau tumbuh 10,2% (yoy) dan BNI mencatat pertumbuhan baki debit sebesar 34% (yoy). Total baki debit BNI sampai Desember 2011 diperkirakan akan mencapai Rp 4 triliun," papar Dodit.

Seperti diketahui, BI telah merilis aturan khusus yang baru bagi kartu kredit. Berikut poin-poin PBI APMK yang baru saja dirilis :

• Batas Umur : Minimal 21 tahun/minimal 18 tahun bila sudah menikah (Berlaku 1 Januari 2013)

• Batas Gaji Nasabah : Minimal Rp 3 juta (Belaku 1 Januari 2013)

• Batas Bunga : 3% perbulan (Berlaku 1 Januari 2013)

• Plafon pinjaman : 3 kali gaji (berlaku 1 Januari 2013)

• Kartu tambahan : Umur minimal 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah

• Waktu penagihan : Diatur cara penagihan dan jadwal penagihan.

• Penggunaan pin : minimal 6 dijit (berlaku 1 Januari 2015)

• Batas kepemilikan kartu : Gaji di bawah Rp 10 juta maksimal 2 penerbit. Di atas Rp 10 juta tergantung penilaian bank.

Senin, 28 November 2011 10:04 WIB

(Vibiznews-Banking) Pengamat perbankan Roy Arfandy memperkirakan, Bank Indonesia (BI) 2012 akan tetap mempertahankan bunga BI Rate pada angka enam persen, meski Indonesia akan menerima Investment Grade.

Investment Grade akan mendorong pelaku asing menginvestasikan dananya di dalam negeri sehingga mendorong ekonomi nasional tumbuh lebih besar, katanya di Jakarta, Minggu.

Roy Arfandy yang juga Direktur Wholeshale Banking PermataBank mengatakan, prospek pasar Indonesia masih tetap menjanjikan, karena investasi asing pada 2012 akan lebih besar.

"Kami optimis investasi asing di dalam negeri terus meningkat asalkan pemerintah memberikan insentif yang lebih baik kepada pelaku asing sehingga mereka merasa nyaman dalam melakukan usahanya di dalam negeri, " katanya.

Menurut dia, BI Rate pada level enam persen sudah cukup rendah, karena biaya operasional di dalam negeri memang cukup mahal.

Kalau BI Rate diturunkan lagi, maka laba bersih perbankan dari bunga kredit akan tergerus, ujarnya.

Minggu, 27 November 2011 12:00 WIB

(Vibiznews-Banking), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis mampu merealisasikan tujuh cabang yang menyediakan layanan prioritas bagi nasabahnya. Hingga Oktober 2011, BTN telah meresmikan tiga kantor prioritas masing-masing di wilayah Jakarta Kuningan, Surabaya dan Jakarta Kelapa Gading Square.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama BTN Iqbal Latanro dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/11/2011).

"Untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada segmen tertentu, BTN kembali membuka outlet BTN Prioritas di wilayah Jakarta Harmoni. Potensi dana yang sangat besar di wilayah tersebut menjadi pertimbangan Bank BTN untuk membuka BTN Prioritas Kantor Cabang Jakarta Harmoni. Kantor layanan ini merupakan yang keempat setelah sebelumya dibuka di wilayah Jakarta Kuningan, Surabaya dan Kelapa Gading Square," ungkap Iqbal.

Menurut Iqbal, sampai dengan akhir tahun 2011 Bank BTN merencanakan dapat membuka tujuh kantor layanan prioritas. Dengan dibukanya kantor layanan prioritas Jakarta Harmoni, maka target Bank BTN membuka lagi tiga kantor layanan prioritas masing-masing di wilayah Semarang, Makassar dan Melawai Jakarta.

"Selanjutnya pada tahun 2012, Bank BTN menargetkan untuk membuka enam BTN Prioritas masing-masing di wilayah Tangerang, Bekasi, Malang, Bogor, Medan dan Bandung," tambahnya.

Lebih jauh Iqbal menambahkan, pembukaan outlet BTN Prioritas adalah untuk memberikan layanan yang berbeda dengan sentuhan lebih khusus kepada nasabah dengan segmen tertentu, antara lain berupa inovasi produk seperti Bancassurance dan produk investasi lainnya.

Selain itu, Iqbal mengatakan, tidak ada biaya administrasi keanggotaan dalam BTN Prioritas ini, sehingga nasabah Bank BTN yang masuk menjadi anggota BTN Prioritas tidak perlu khawatir saldonya akan berkurang.

"Nasabah dapat memanfaatkan ruang yang di desain khusus untuk bertransaksi, pertemuan dan diskusi bersama klien atau kolega bisnis di Bank BTN Prioritas," tuturnya.

Berdasarkan kinerja perusahaan per 30 September 2011 (un-audited) Bank BTN telah membukukan pertumbuhan Aset dibandingkan posisi yang sama di tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 19,45%.

Pertumbuhan ini juga diikuti oleh Dana Pihak Ketiga sebesar 22,77% dan Kredit Yang Diberikan sebesar 20,24%. BTN telah memiliki jaringan kerja yang cukup luas yang didukung oleh 567 jaringan kantor konvensional, 32 jaringan kantor dengan layanan syariah dan 2.661 kantor layanan yang tersambung secara on line dengan Kantor Pos di seluruh Indonesia.

Jumat, 25 November 2011 11:00 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), Bank Indonesia (BI) mengungkapkan sebanyak 62% dari rumah tangga di Indonesia ternyata belum memiliki tabungan. Bank sentral terus berupaya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di sela seminar bertema "Peranan Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Inklusif" di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (25/11/2011).

"Berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan BI, terdapat fakta berdasarkan data terakhir bahwa 62% rumah tangga tidak memliki tabungan sama sekali," ungkap Muliaman.

Dijelaskannya, fakta ini sejalan dengan hasil studi World Bank yang menunjukkan hanya separih penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal.

"Di satu sisi, saving rate (rasio tabungan terhadap GDP) kita masih juga rendah dibandingkan dengan negara lain. Ini penting bagi kita secara makro diperlukan karena bertujuan mensejahterakan masyarakat," jelas Muliaman.

Muliaman memaparkan penjelasannya ketika masih banyak masyarakat yang malas untuk menabung. Dikatakannya, ternyata bukan sepenuhnya salah masyarakat namun justru keadaan demografi Indonesia sendiri.

"Banyak di daerah-daerah terpencil yang memang banyak penduduknya tetapi tidak ada akses bank. Jaraknya terlalu remote. Selain itu terdapat pula kekurangan info dan pengetahuan mengenai jasa perbankan," papar Muliaman.

Oleh sebab itu, Muliaman mengatakan BI bersama perbankan mempunyai 'PR' sendiri dimana mengatasi kendala tersebut.

"Harus ada sebuah cara dan skema untuk meningkatkan keinginan dan kemauan serta niat dari masyarakat dan bank sendiri dengan pelayanan khususnya. Agar sebagian besar masyarakat yang memang belum ada akses ke jasa keuangan dapat dilayani," tutup Muliaman.

Kamis, 24 November 2011 15:11 WIB

(Vibiznews-Banking& Insurance), PT Bank Mandiri Tbk meluncurkan portal belanja online www.tokone.com untuk memudahkan pemegang kartu kredit berbelanja. Portal tersebut diharapkan mampu meningkatkan bisnis mandiri kartu kredit hingga 30%.

EVP Coordinator Consumer Finance Bank Mandiri Mansyur S. Nasution mengatakan, perkembangan e-Commerce di Indonesia diperkirakan akan semakin pesat, mengingat biaya koneksi internet yang semakin murah dengan penetrasi yang semakin luas serta didukung penjualan telepon pintar yang tinggi.

Salah satu buktinya adalah sampai akhir 2010, pengguna internet di Indonesia tercatat sebesar 39,6 juta pengguna atau 16,1% dari total populasi penduduk Indonesia.

"Penetrasi internet dan pertumbuhan penjualan smartphone yang tinggi berhasil mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk dalam berbelanja. Untuk itulah kami mengembangkan portal belanja untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan mobilitasnya,” katanya dalam siaran pers, Kamis (24/11/2011).

Portal berbelanja baru ini dibuat dengan konsep cyber mall atau eMall yang dilengkapi dengan fitur cicilan dan point redemption yang terintegrasi dengan payment gateway Bank Mandiri.

Pada tahap awal, tokone.com hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu kredit Bank Mandiri dan akan diperluas dalam pengembangan berikutnya.

Dalam bertransaksi di portal tokone.com, pemegang kartu kredit Bank Mandiri hanya perlu menginput data pemegang kartu dan tujuan pengiriman barang setelah memilih dan menentukan jumlah barang yang akan dibeli.

Jika data selesai diinput, nasabah beralih ke laman payment page untuk menginput data kartu kredit. Setelah itu, pemegang kartu akan menerima 8 digit kode otentifikasi melalui telepon seluler dan harus menginput kode tersebut di layar pop up pada laman payment page.

Kode otentifikasi atau dynamic PIN tersebut merupakan fitur pengamanan untuk transaksi e-commerce bagi kartukredit Bank mandiri yang diperkenalkan pada 15 Juni 2011 lalu dengan menggandeng Visa Worldwide dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia.

"Fitur tersebut untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi secara online," tambah Mansyur.

Ia menambahkan, volume penjualan melalui portal tokone.com ini dapat mencapai Rp 50 miliar pada tahap awal pengembangan. Hingga September 2011, pemegang kartu kredit Bank Mandiri mencapai lebih dari 2 juta pemegang kartu dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 10,47 triliun atau tumbuh 20,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2010.