Perbankan

Kamis, 01 Desember 2011 10:40 WIB

(Vibiznews-Banking) Bank Indonesia (BI) mulai mengkhawatirkan penetrasi shadow banking terhadap stabilitas sistem keuangan RI. Bank sentral mengaku akan membutuhkan koordinasi khusus dengan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi shadow banking ini.

"Memang terus terang shadow banking letaknya ada di pemerintah yakni Kementerian Keuangan, namun ada juga yang tidak ada yang mengawasinya. Oleh karena itu dalam rangka amandemen UU Bank Indonesia kita akan memperjelas hal-hal yang tidak ada regulatornya ini," ungkap Gubernur BI Darmin Nasution.

Darmin menyampaikan hal tersebut di tengah seminar dengan World Bank (Bank Dunia) yang mengangkat tema "Dealing with the Challanges of Macro Financial Linkage in Emerging Market" di Hotel Nikko, Nusa Dua, Bali, Kamis (1/12/2011).

Shadow banking ini merupakan kreditor yang bukan bank. Kreditor ini seperti reksa dana, hedge fund dan sebagainya.

Dijelaskan Darmin, tekanan dan penetrasi shadow banking ternyata dapat mengakibatkan munculnya krisis keuangan. Dimana aturan dan regulasinya diperlukan prinsip kehati-hatian.

"Di G-20 itu kita bersama menkeu itu membicarakan hal itu. Ada satu topik dimana yang memang judulnya shawdow banking. Itu membicarakan mengenaiaturan prudential di mana shadow banking semakin lama semakin dekat dengan perbankan jangan sampai muncul kesempatan arbitrase," tutur Darmin.

Ia menjelaskan arbitrase tersebut dalam rangka bagaimana masyarakat mampu masuk sebuah sistem jasa keuangan yang tidak tahu siapa yang mengaturnya.

"Sederhana saja. Misalkan shadow banking perusahaan pembiayaan. Jangan sampai misalkan nasabahnya mendapat kredit mobil dengan mudah melalui perusahaan pembiayaan tersebut misalnya dengan down payment rendah padahal di bank sudah sangat ketat. Jadi harus seimbang karena bisa berbahaya ke depannya," tegas Darmin.

Menurutnya, bersama pemerintah Darmin mengatakan BI tengah menggodok bagaimana dan siapa yang harus mengatur secara keseluruhan mengenai shadow banking ini.