Perbankan

Rabu, 21 Desember 2011 15:19 WIB
(Vibiznews-Banking) Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menyisakan kebingungan tentang siapa yang akan bertanggung jawab ketika krisis terjadi. Karena nantinya penanganan krisis langsung dibawah Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang didalamnya terdiri dari 4 anggota dengan ketua Menteri Keuangan (Menkeu).

"Nah kalau ada sebuah kebijakan penting yang diambil dikala krisis nanti siapa yang tanggung jawab? Apakah empat orang itu? Atau siapa?," tanya Sigit dalam sebuah seminar nasional OJK di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (21/12/2011).

Menurut Sigit, keempat orang dalam FSSK tersebut terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua dan ketiga anggotanya yakni Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala LPS. Nah ketika musyawarah mufakat tidak bisa, Sigit mengatakan nantinya akan diambil voting.

"Seperti kasus Century kemarin, ketika nanti FSSK harus ambil keputusan bagaimana jika deadlock? Voting dilakukan ternyata kedudukan imbang, bagaimana penyelesaiannya? Padahal waktu cukup sempit," tegas Sigit.

"Dan ketika akhirnya keputusan diambil, siapakah yang akan bertanggung jawab nantinya? Menteri Keuangan? Atau siapa? Jangan-jangan ada OJK tidak menyelesaikan masalah," imbuh Komisaris BCA ini.

Menjawab pertanyaan tersebut, mantan ketua Pansus OJK Nusron Wahid mengatakan mengapa menteri keuangan ditunjuk sebagai ketua bukan gubernur BI atau ketua OJK karena memang menteri keuangan berada dibawah Presiden.

"Sehingga jika krisis terjadi yang akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil adalah presiden. Melalui menteri keuangannya, kan menteri keuangan berada dibawah presiden langsung," tutur Nusron.

Sehingga, lanjut Nusron tidak akan ada nantinya yang main salah-menyalahkan dan presiden tidak bisa berkilah seperti kasus Century kemarin. Presiden harus ambil tanggung jawab tersebut, bukan menteri keuangan.

"Kita harapkan kasus seperti Century tidak akan terulang dimana mengorbankan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan saat ini," imbuh politisi dari Partai Golkar itu.